SEJARAH BIROKRASI DI INDONESIA

1.      Periode Prakolonial

Ciri-ciri birokrasi pada masa ini:

a.       Penguasa mengaanggap dan menggunakan administrasi publik untuk urusan pribadi.

b.       Administrasi adalah perluasan rumah tangga istana saja.

c.        Tugas pelayanan yang ditujukan kepada pribadi sang raja.

d.       Gaji dari raja kepada pegawai-pegawai kerajaan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu-waktu sekehendak raja.

e.        Para pejabat kerajaan dapat berbuat sekehendak hatinya kepada rakyat, seperti halnya yang dilakukan raja.

      Struktur masyarakatnya merupakan bertingkat. Raja merupakan kedudukan paling tinggi kemudian dilanjuntkan dengan golongan priyayi yang merupakan golongan dibawah raja dan golongan yang paling rendah adalah golongan rakyat jelata. Sistem politik pada masa ini berorientasi kepada kekuasaan dengan cara perluasan wilayah. Selain itu juga ditunjuk pemimpin lokal sebagai perpanjangan tangan raja.

2.      Periode Kolonial

Kolonialisme Belanda dimulai dengan munculnya VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) pada tahun 1862, yang merupakan organisasi dagang Timur Jauh yang diberi wewenang besar untuk mengeksploitasi wilayah dagang atas nama raja Belanda. Awalnya tujuan VOC datang ke Indonesia hanya untuk berdagang, kemudian lama-kelamaan niat busuk VOC terungkap. Dimulai dengan memonopoli rempah-rempah penduduk, meminta tanah untuk mendirikan kantor hingga akhirnya ingin menguasai seluruhnya.

      Melihat perkembangan VOC yang begitu pesat dan telah menguasai pusat perdagangan rempah-rempah di Indonesia mendorong kerajaan Belanda di awal abad18 menempatkan seorang Gubernur Jenderal (General Gouvenour) untuk mengkoordinir wilayah jajahan. Akibatnya, struktur pemerintahan di wilayah jajahan menempatkan Gubernur Jenderal pada posisi yang sangat berkuasa atas segala sesuatu urusan di negara jajahan. Gubernur Jenderal diberi kekuasaan untuk mengatur wilayah jajahan, namun tetap membayar upeti kepada kerajaan Belanda sebagai bukti kesetiaannya.

                       Pada masa itu, Belanda telah menerapkan sistem administrasi modern dalam mengurus dan mengendalikan wilayah jajahannya, termasuk di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sinambela, bahwa cara-cara yang dipakai Belanda melahirkan pola birokrasi kolonial yang cukup maju, tanpa mengubah total tatanan yang ada. Selanjutnya menurut Dwiyanto, pada masa kolonial terdapat dualisme sistem administrasi pemerintahan. Di satu sisi telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial (Binnenlandsche Bestuur) yang mengenalkan sistem administrasi dan birokrasi modern, sedangkan pada sisi lain sistem administrasi tradisional (Inhemsche Bestuur) masih tetap dipertahankan. Artinya, Belanda tetap memakai jasa-jasa pegawai pribumi yang berasal dari priyayi untuk kegiatan-kegiatan birokratis-administratif. Sementara itu, untuk mengawasi mereka diangkat pejabat Belanda dengan mengambil model Barat dengan jabatan residen, asisten residen dan countreuler yang hierarkinya bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal.

3.      Periode Pascakolonial

a.       Awal kemerdekaan

Masa penjajahan Belanda berakhir di Indonesia dan Indonesia secara de facto telah merdeka bersamaan dengan dibacakannya proklamasi  kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, dibentuklah pemerintahan yang berdaulat sebagai pelaksana tujuan-tujuan negara. Sejak saat itu Indonesia dipimpin oleh rezim-rezim pemerintahan. Adapun rezim yang pernah berkuasa di Indonesia adalah rezim Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Pada bagian ini akan dibahas mengenai politisasi birokrasi pada era Orde Lama dan Orde Baru, sedangkan politisasi birokrasi pada era Reformasi akan dibahas pada bab selanjutnya.

b.      Era orde lama

Setelah berakhirnya kekuasan Belanda di Indonesia, pemerintahan dijalankan oleh Soekarno sebagi presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Seiring dengan perkembangan bangsa pada sat itu, sistem pemerintahan selalu mengalami perubahan. Beberapa kali Indonesia bongkar-pasang sistem pemerintahan. Dimulai dari sistem presidensial (1945-1949), sistem Parlementer (1949-1950) dan kembali ke sistem presidensial (1959) hingga sekarang.

c.       Era orde baru

Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Soeharto. Penyerahan kekuasan ini dikukuhkan di dalam Sidang Istimewa MPR. MPRS dalam ketetapannya No. XXXIII/MPRS/1967 mencabut kekuasan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Bersamaan dengan itu, maka berakhirlah pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno dan digantikan oleh rezim yang baru yang kemudian dikenal dengan Orde Baru di bawah komando Soeharto.

d.      Era reformasi

Pada era reformasi ini banyak harapan publik kepada pemerintah sehubungan dengan keinginan untuk ingin memperbaiki sistem birokrasi. Namun pada era ini banyak permasalahan-permasalahan birokrasi di Indonesia sebagai negara berkembang. Pemimpin banyak hyang haus kekuasaan sehingga banyak terjadi KKN.