FORUM PASIFIK SELATAN (South Pacific Forum)

1. PENDAHULUAN

SPF adalah satu-satunya organisasi regional yang terkemuka, yang merupakan pertemuan tahunan para kepala pemerintahan dari negara-negaa merdeka di kawasan Pasifik Selatan. secara resmi organisasi ini dibentuk tahun 1971, namun fondasinya telah diletakkan sejak tahun 1962 sampai tahun 1970, ketika para pemimpin masyarakat Pasifik Selatan telah berusaha untuk mengurangi sifat penjajahan dari SPC (South Pasific Commision ) yang didirikan oleh negara-negara bekas penjajah. Para pemimpin pasifik Selatan sangat kecewa terhadap pihak kolonial yang tidak mengizinkan mereka untuk mendiskusikan masalah-masalah politik yang mereka alami dalam SPC, sementara mereka juga tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengubah aturan mengenai pelarangan tersebut. kekecawaan tersebut melahirkan sebuah organisasi ekonomi diantara negara/wilayah Pasifik Selatan, yangberada di luar SPC, dan menamakan dirinya sebagai Pacific Island Producers’ Secretariat (PIPS), yang kemudian mengubah namanya menjadi Pasific Island Priducers’ As.sociation (PIPA). Organisasi tersebut dipandang sebagai cikal-bakal SPF.

1. Sejarah Terbentuknya South Pacific Forum (SPF)

Dari 5-7 Agustus 1971, pertemuan pertama Forum Pasifik Selatan diprakarsai oleh New Zealand dan diselenggarakan di Wellington, dengan petugas dari tujuh negara termasuk Presiden Nauru, Perdana Menteri Samoa Barat, Tonga dan Fiji, Perdana Menteri Cook Kepulauan, Menteri Australia Wilayah Eksternal, dan Perdana Menteri Selandia Baru. Ini adalah diskusi pribadi dan informal dari berbagai isu yang menjadi perhatian bersama, berkonsentrasi pada hal-hal yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat pulau-pulau di Pasifik Selatan, mencurahkan perhatian khusus untuk perdagangan, pengiriman, wisata pendidikan, dan. Setelah pertemuan ini diadakan setiap tahun di negara-negara anggota dan wilayah pada gilirannya. Pada tahun 1999, Forum Pasifik Selatan yang ketiga puluh memutuskan untuk berubah menjadi Forum Kepulauan Pasifik, dengan cara yang lebih luas dan formal diskusi dan organisasi. Segera setelah pertemuan tahunan forum di tingkat kepala pemerintahan, Post Forum Dialog (PFD) dilakukan pada tingkat menteri dengan mitra pembangunan PFD di seluruh dunia.

Pada tahun 1960-an, para pemimpin Pasifik Selatan begitu kecewa memandang peranan SPC , yang tidak memberikan peluang kepada mereka untuk membicarakan masalah-masalah politik. Kekecawaan tersebut masih ditambah lagi dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam berhubungan dengan negara-negara kolonial, sekalipun untuk mengembangkan perekonomian mereka. Pada akhir tahun 1964, sebuah delegasi Fiji dipimpin oleh Ratu Mara, yang berangkat ke Selandia Baru untuk mengadakan negosiasi mengenai kuota dan harga bagi produksi pisang dari Fiji, mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut mengilhami pimpinan delegasi bahwa suatu kekuatan tawar (bargaining) yang lebih luas diperluakn untuk menghadapi negara-negara kolonial. Oleh karena itu Fiji membangun kontak-kontak dengan Samoa Barat di awal tahun 1965, yang menghasilkan kesepakatan pembentukan PIPS, dan keanggotaannya segera meluas ke Tonga.

Ketiga negara ini pertama kali bersidang di Samoa Barat pada bulan September 1965, dengan dihadiri oleh delegasi Kepulauan Cook yang bertindak sebagai Observer. Pada pertemuan kedua di Suva (Fiji), bulan februari tahun 1967, diputuskan bahwa tugas-tugas sekretariat PIPS dialihkan dari bagian pemasaran, departemen pertanian Samoa Barat, kepada Departemen Sumber Daya Alam Fiji, dan belum membentuk suatu sekretariat tetap. Pada pertemuan ketiga di Nuku’alofa (Tonga), 1968 ruang lingkup organisasi ini bertambah denagn keanggotaan Niue dan kepulauan Cook, yang menyatakan kesediannya untuk berbagi beban pembiayaan sebuah sekretariat tetap.

Dengan keputusan untuk membentuk sebuah Sekretariat Tetap, organisasi tersebut mengubah namanya menjadi PIPA, dan fokus perdagangannya juga diperluas dengan tidak hanya memasarkan pisang. Sekretariat Tetap ditempatkan di Suva, karena merupakan pusat perdagangan Pasifik Selatan, dan juga karena Fiji menyumbang lebih dari setengah anggaran organisasi tersebut. PIPA terus mengembangkan anggotanya dengan menerima Kepulauan  Gilbert dan Ellice di tahun 1971. Dalam perkembangan lebih lanjut, PIPA tidak hanya memperjuangkan kepentingan para importir buah-buahan, tetapi memperluas ke dalam promosi pemasaran barang-barang kerajinan dan perikanan. Organisasi ini menekankan pentingnya kualitas barang-barang dalam rangka mencari harga yang lebih baik dan mempelajari perkembangan ekonomi dunia dalam rangka pemasaran barang-barang produksinya. Secara politis, negara-negara naggota PIPA memiliki bargaining position yang cukup berpengaruh dalam memperjuangkan kepentingannya.

Suatu perkembangan menarik terjadi pada pertemuan PIPA ke-6 di bulan April 1971. Peristiwa inilah, yang kemudian, dipandang sebagai lahirnya gagasan pembentukan SPF. Di sela-sela acara resmi, terjadi sebuah petemuan informal antara Ratu Mara dari Fiji, Pangeran Tu’ipelehake dari Tonga, Tamasese Lealofi (Samoa Barat), dan Albert Henry (kepulauan Cook). Pada mulanya, keempat pemimpin negara kepulauan itu membahas mengenai kegagalan negara/wilayah kepulauan dalam sidang SPC tahun 1970. Dalam sidang Konferensi tahun 1970, negara-negara kepulauan mengusulkan perubahan aturan SPC untuk mengizinkan adanya perbedaan politik dalam SPC. Oleh karena itu, dalam pertemuan informal diantara keempat pemimpin dari wilayah Polinesia tersebut terlontar pemikiran mengenai perlunya suatu forum bagi negara-negara merdeka di Kepulauan Pasifik. Gagasan ini dibawa oleh ratu Mara kepada PM Selandia Baru, Keith Holyoake, sambil meminta kesedian Selandia Baru menjadi tuan rumah bagi pertemuan negara-negara merdeka di Pasifik Selatan. selandia Baru menyambut baik gagasan ini, dan pada bulan Agustus 1971 para kepala negara/pemerintahan di Pasifik Selatan, seperti Fiji, Tonga, Nauru, Samoa Barat, Kepulauan Cook, dan Australia di undnag ke Wellington, Selandia Baru, untuk membentuk SPF.

Sementara itu, dengan semakin berkembangnya SPF, maka peranan PIPA menjadi semakin surut. Pada tahun 1973, timbul pemikiran-pemikiran untuk  menyatukan langkah dan gerak perjuangan PIPA ke dalam SPF, sehingga di athun 1974 PIPA menyerahkan fungsinya dan melebur organisasinya ke dalam badan Biro Kerjasama Ekonomi dari SPF, yaitu South Pasific Bureau for Economic Co-operation (SPEC), yang dibentuk tahun 1972 dan sejak 1988 bernama Forum Secretariat (FS).

2. Latar Belakang Terbentuknya South Pacific Forum (SPF)

Forum Kepulauan Pasifik adalah organisasi antar-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara independen dari Samudra Pasifik. Perusahaan ini didirikan pada 1971 sebagai Forum Pasifik Selatan. Pada tahun 1999, namanya berubah; Forum Kepulauan Pasifik lebih inklusif dari Forum Oseania-mencakup keanggotaan baik utara dan selatan negara Kepulauan Pasifik dan Australia. Ini adalah pengamat resmi di PBB.
Misi dari Forum Kepulauan Pasifik adalah "untuk bekerja di dukungan dari pemerintah member Forum, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial dari orang-orang dari Pasifik Selatan dengan mendorong kerjasama antara pemerintah dan antara badan-badan internasional, dan mewakili kepentingan dari Forum anggota dengan cara yang disepakati oleh Forum ". Keputusan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (PIFS), yang tumbuh keluar dari Biro Pasifik Selatan untuk Kerjasama Ekonomi (SPEC). Serta peran dalam menyelaraskan posisi daerah pada masalah politik dan berbagai kebijakan, Sekretariat Forum memiliki program teknis dalam ekonomi, transportasi pembangunan dan perdagangan. Forum Kepulauan Pasifik Sekretaris Umum adalah Ketua tetap Dewan Organisasi Daerah di Pasifik (TANAMAN).

Australia dan Selandia Baru umumnya lebih besar dan lebih kaya dari negara-negara lain yang membentuk sisa forum, penduduk Australia adalah sekitar dua kali lipat dari 15 anggota lainnya digabungkan dan ekonomi adalah lebih dari lima kali lebih besar. Mereka adalah donor bantuan yang signifikan dan pasar besar untuk ekspor dari negara-negara lain. Pasukan militer dan polisi serta personil sipil dari Forum negara, terutama Australia dan Selandia Baru, baru-baru ini menjadi bagian dari operasi penjaga perdamaian regional dan stabilisasi di negara-negara lain, terutama Kepulauan Solomon (2003 -), Nauru (2004-2009), dan Tonga (2006). Upaya regional seperti yang diamanatkan oleh Deklarasi Biketawa, yang diadopsi pada KTT 31 pemimpin Forum Pasifik Kepulauan, diadakan di Kiribati pada Oktober 2000.
Pada bulan September 2011, wilayah AS Samoa Amerika, Guam dan Kepulauan Mariana Utara diberikan status pengamat di Forum Kepulauan Pasifik.

Negara anggota PIF meliputi 16 negara yaitu: Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

South Pasific Forum (SPF) adalah satu-satunya organisasi regional diantara negara-negara merdeka dikawasan tersebut yang paling berperan di dunia internasional saat ini. SPF merupakan forum pertemuan diantara para pemimpin negara merdeka di kawasan tersebut. kepentingan-kepentingan serta aspirasi-aspirasi yang tumbuh di negara-negara Pasifik Selatan menjadi sangat bermakna dan dapat diperjuangkan melalui organisasi ini. Sekalipun terdapat satu atau dua perbedaan seperti mengenai luas tanah dan jumlah penduduk namun organisasi ini dapat terbentuk oleh adanya berbagai kesamaan diantara negara-negara yang ada di kawasan tersebut.

Persamaan-persamaan yang terpenting adalah bahwa negara-negara tersebut sama-sama memiliki pengalaman sebagai wilayah jajahan. Semua negara Pasifik Selatan adalah bekas jajahan Inggris, Prancis, Asru, Australia atau Selandia Baru. Perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian yang subsistem. Sekalipun tanah di kawasan tersebut pada umumnya subur dan terdapat wilayah-wilayah yang dapat dimanfaatkan bagi produksi pertanian, namun perkembangan dan diversifikasi pertanian di masa depan masih terlambat oleh transportasi pelayaran yang kurang dapat dipercaya. Angin topan tahunan, beberapa penyakit tropis, ketidakpastian musim hujan, kurangnya jaminan pasar, berfluktuasinya harga produk ekspor  mereka, ketiadaan atau lemahnya penelitian dan perluasan jasa-jasa adalah beberapa maslah lainnya yang sama-sama dirasakan oleh negara-negara tersebut.

Selain daripad itu, organisai tersebut juga lahir karena adanya persentuhan budaya yang sama diantara negara-negara tersebut, serta terdapatnya proksimitas geografis. Semua persamaan ini melahirkan suatu kesadaran regional di kalangan pemimpin-pemimpin di kepulauan Pasifik, terutama mereka yang memiliki pendidikan, pengalaman dan kepercayaan diri untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan-kekuatan bekas penjajah, di dalam pergaulan dunia internasional. Dengan kata lain, dari para pemimpin di Kepulauan Pasifik, yang berpendidikan dan berpengalaman ini, lahirlah suatu ideologi pan-pacific, yang diharapkan dapat menjadi suatu kekuatan dalam menangani maslah-masalah bersama yang dirasakanoleh negara-negara tersebut. melalui organisasi regional ini, mereka mengharapkan agar kepentingan-kepentingan dan aspirasi bersama mereka akan lebih diperhitungkan ataupun didengar oleh dunia internasional.

Sebaliknya mereka juga menyadari bahwa kepentingan-kepentingan dan aspirasi mereka tidaklah mungkin dapat tercapai secara maksimal, bila diperjuangkan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa SPF merupakan organisais regional yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan aspirasi politik dan ekonomi bagi negara-negara kawasan Pasifik Selatan di dunia internasional.

2. PERANAN SOUTH PACIFIC FORUM (SPF)

Peranan utama SPF yaitu sebagai kekuatan politik dan ekonomi regional di kawasan Pasifik Selatan, serta perkembangan berbagai cabang organisaisnya.

Pada saat ini South Pasific Commision, merupakan salah satu organisasi regional yang didirikan oleh negara bekas penjajah namun ini tidak memiliki arti politis bagi negara-negara kawasan tersebut. namun, SPC mwmiliki kontribusi yang cukup besar bagi negara-negara dan atau wilayah-wilayah di kawasan tersebut. tak diragukan bila dikatakan bahwa semua negara anggota SPF adalah juga anggota dari SPC. Beberapa institusi yang dihasilkan SPC sangat diminati dan bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Pasific sampai saat ini. Selain itu, terdapat beberapa negara pasifik selatan, terutama yang pulaunya kecil, tersebar dan miskin sumber alam, memasuki kerjasama regional dalam SPF sebagai komplemen pembangunan ekonominya, yang sebagian besar dapat dipenuhi oleh SPC. Bahkan diantara kedua organisasi SPF dan SPC terjadi suatu kerjasama yang positif, terutama dalam menangani masalah lingkungan di kawasan tersebut, dengan membentuk South Pacific Regional Envirenment Program (SPREP).

3. Perkembangan South Pasific Forum (SPF)

Sejak didirikan pada tahun 1971, SPF mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kenaggotaannya meluas sehubungan dengan munculnya negara-negara baru merdeka dikawasan tersebut. selain ketujuh negara pendiri, seperti Niue, PNG, Kiribati, Tuvalu, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, bergabung kedalamnya dekade 1970an, terutama setelah mereka memperoleh status berpemerintahan sendiri atau merdeka. Pada tahun 1987, FSM dan Kepulauan Marshall menjadi anggota penuh organisasi tersebut, yang menjadikan organisasi ini beranggotakan 15 negara Pasifik Selatan. sejak pertama kali dibentuk telah disepakati bahwa SPF merupakan forum pertemuan tahunan dari semua kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara merdeka dan berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan.

Cara bekerja SPF lebih mencerminkan norma-norma tradisi yang berlaku dalam masyarakat kawasan pasifik. Misalnya saja, sejak didirikannya, tidka ada satupun konstitusi tertulis atau perjanjian yang bersifat internasional yang mengatur kegiatan-kegiatan SPF. Dan tidak ada aturan main yang resmi, yang menyangkut maksud dan tujuan organisasi, keanggotaan, dan peraturan tata-tertib sidang. Keputusan-keputusannya pun selau ditetapkan dengan jalan musyawarah untuk  mencapai mufakat, sedangkan penggunaan voting selalu dihindarkan. Meskipun demikian, SPF selalu mengeluarkan komunike setiap akhir pertemuan.

Dengan demikian, jelas bahwa SPF merupakan suatu pengelompokkan politik di antara negara-negara merdeka di kawasan Pasifik Selatan. peneglompokkan ini sangat penting sebagai sarana untuk memeproleh posisi tawar yang kuat dalam berhubungan dengan negara-negara lainnya. Hal ini terutama ditujukan untuk memperjuangkan kelemahan-kelemahan mereka dalam bidang ekonomi. Permasalahan pembangunan ekonomi serta masalah-masalah yang berkaitan denganekonomi menjadi topik utama dalam pembicaraan diantara para pemimpin negara kawasan tersebut. hal ini tercermin dalam komunike bersama yang dikeluarkan setiap tahunnya, dimana sebagian besar butir pernyataan komunike tersebut berkisar pada persoalan ekonomi. Selain itu, organisasi-organisasi teknis yang dibentuk sebagai hasill kesepakatan juga bekerjasama dengan universitas-univesitas Australia, Selandia Baru dan AS, mengadakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keahlian bagi perangkat kelautan lokal dalam mendukung pelaksanaan program-program kelautan masing-masing. Sampai tahun 1989, organisasi ini telah berhasil menemukan potensi-potensi sumber mineral di kawasan Pasifik Selatan.

Sejak dibentuknya tahun 1972 forum Secretariat (FS), telah berhasil menyumbangkan kepada keefektifan kerjasama ekonomi regional diantara negara-negara forum. Tujuan dasar organisasi ini adalah untuk mendorong dan memajukan kerjasama regional dalam pembangunan negara-negara forum, dan berhubungan erat dengan negara-negara yang telah berkembang industrinya di kawasan ini, seperti Australia dan Selandia Baru. Semua anggota forum tidak mau ketinggalan untuk menjadi anggota FS. Tugas utamanya adalah untuk mengembangkan perekonomian regional, yang antara lain dengan cara membuat studi terperinci mengenai perekonomian negara-negara kepulauan, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang dapat dikembangkan, seta bagi perluasan perdagangan ekspor.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebegitu jauh FS telah berhasil mengkoordinasikan ebrbagai proyek antar-pemerintah dan mewujudkan ke dalam suatu bentuk kerjasama regional diantara negara-negara anggotanya. Sebagian besar proyek yang ditanganinya telah dihasilkan, sekalipun secara bertahap. Misalnya saja, pembentukan PFL (1977), FFA (1979), SPARTECA (1980), dan lain-lain.

Ada empat divisi di Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik, dan masing-masing divisi memiliki tanggung jawab langsung untuk berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas negara-negara anggota dan Forum untuk mengkoordinir tindakan pada masalah-masalah kepentingan umum:

1.      Pengembangan dan Kebijakan Ekonomi

2.      Perdagangan dan Investasi

3.      Politik, Hukum Internasional dan Urusan

4.      Layanan Korporasi

Dewasa ini, untuk menghindari terjadinya overlapping dalam organisasi-organisasi yang terbentuk di dalam forum, maka tugas-tugas FS lebih menekankan pada pengembangan program-program dan proyek-proyek tertentu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat kepulauan pasifik. Untuk itulah FS, saat ini memiliki beberapa program khusus dan divisi-divisi. Divisi ekonomi mempunyai mandat untuk membantu negara-negara SPF dalam merencanakan perekonomiannya melalui penyediaan sarana mengenai makro dan mikro ekonomi. Divisi energi, yang dibentuk tahun 1981, bertugas memberikan nasihat dan bantuan kepadanegara-negara anggota dalam bidang energi dan programa energi dari organisasi-organsisasi lain di kawasasn ini. Sedangakn divisi transportasi bertugas membantu program pembangunan maritim dan program penerbangan sipil. Dalam bidang maritim, ia merupakan perangkat utama dalam pembangunan pelayaran, pelabuhan, dan industri kelautan kawasan untuk kepentingan masa depan. Sementara id bidang penerbanagan sipil, ia terlibat dalam proyek penerbangan sipil Pasifik Selatan.

Kaberhasilan lain dari SPF yang patut dicatat sebagai pelaksanaan collective bargaining dari negara-negara kepulauan adalah dalam rangka FFA. Dalam hal ini adalah keberhasilan negara-negara kepulauan untuk memaksa negara-negara distant water fishing nation (DWFN) agar menghormati dan mematyhi aturan main perikanan yang dilakukan oleh negara-negara FFA. DWFN adalah negara-negara di luar kelompok negar SPF, yang memiliki kepentingan besar dalam mengekdploitasi hasil laut di Lautan Pasifik. Sejak diberlakukannya perjanjian FFA di tahun 1978, negara-negara kepulauan sangat sensitif terhadapa penangkapan ikan yang dilakukan oleh DWFN, terutama roleh industri perikanan Jepang dan AS. Negara-negara DWFN, terutama AS berpandangan bahwa negara-negara pantai di kawasan Pasifik Selatan tidak mempunyai hak eksklusif atas jenis ikan yang sangat bermigrasi (highly migratiry fish), seperti ikan tuna. Sementara negara-negara kepulauan yang tergabung dalam FFA, berpandangan bahwa mereka memiliki hak kedaulatan atas jenis ikan yang sangat bermigrasi, ketika ikan tersebut berada di wilayah 200-mil ZEE, dan bahwa tidak ada satu negara pun yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi sumber-sumber tersebut ketika ikan tersebut berada di wilayah ZEE.

4. Beberapa Masalah regional Internal South Pacific Forum

Masalah utam yang mengandung perdebatan sejak awal pembentukan organisasi ini adalah masalah keanggotaan. Setelah atu tahun setelah terbentuknya SPF, atas dukungan Australia, PNG bermaksud menjadi anggota forum secepat mungkin, sebelum dilaksanakan pertemuan SPF ke-3 di Suva, Fiji (1973). Padahal ketika itu, PNG belum memperoleh status otonomi internal sebagai sesuatu langkah untuk mencapai kemerdekaan. Pada bulan-bulan antara pertemuan ke-2 di Canverra dan ke-3 yang akan berlangsung di Suva, terjadi perdebatan mengenai soal keanggotaan antara Fiji dan PNG. PM Fiji Ratu Mara berpendapat bahwa sekalipun wilayah tersebut sudah memperoleh status berpemerintahan sendiri, wilayah tersebut belum berhak menjadi anggota SPF. Karena, status tersebut belum menjamin sampai tahap terakhir dari perkembangan politik yang terjadi di PNG, sebagaimana status berpemerintahan sendiri yang telah diperoleh negara Kepulauan Cook.

Masalah keanggotaan muncul kembali ketika Kiribati diakui sebagai anggota penuh pada pertemuan SPF di tahun 1977, sekalipun wilayah tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditentukan padad pertemuan SPF di Suva tahun 1973. Pemerintah Fiji kembali menegaskan bahwa tindakan ini merupakan preseden yang sangat membahayakan, karena hal ini dapat memberikanpeluang bagi Prancis atau AS untuk memperoleh hak untuk memasuki forum karena proksimitasnya, karena beberapa wilayah mereka dapat mengklaim dirinya telah memperoleh sattaus pemerintahan-sendiri, sebagaimana yang telah diperoleh Kiribati. Masalah keanggotaan ini kemudian diserahkan kepada SPEC agar mempelajari implikasi dari persoalan tersebut, dan melaporkannya pada pertemuan di Niue.

Masalah lainnya yang terdapat dalam SPF adalah masalah persaingan antara kelompok Melanisia-Polinesia. Seperti diketahui negara pendiri SPF berpusat dii wilayah Polinesia, yaitu Fiji, Tonga dan Samoa Barat. Ketiga negara ini sepanjang sejarahnya dikenal sebagai wilayah yang masyarakatnya bersifat elitis, bahkan sebelum adanya kontak dengan orang-orang Eropa. Sementara pertumbuhan SPF ccenderung untuk menggantikan inti dari kekuatan regional di Pasifik Selatan, dari Polinesia kepada Melanesia. Kemerdekaan PNG (1975), dan kepulauan Solomon (1978) telah memberikan predominasi bagi populasi, kepentingan dan sumber-sumber Melanesia di dalam SPF. Perkembangan ini dengan semakin nyata dengan diterimanya Vanuatu sebagai anggota penuh SPF di tahun 1980.

Masalah lain yang masih mengganjal di dalam SPF adalah maslah perdagangan. Sejak awal dibentuknyay SPF di tahun 1971, negara-negara kepulauan sangat prihatin terhadapa masalah perdagangan mereka. Sekalipun berbagai upaya telah dilakukan, namunmereka belum berhasil meningkatkan volume perdagangan mereka. Pada tahun 1980, berkat abntuan Amerika dan Selandia Baru, negara-negara kepulauan mengadakan perjanjian SPARTECA. Perjanjian yang ,mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1981, pada intinya memberikan akses masuk bagi barang-barang dari negara kepulauan ke pasar-pasar Selandia Baru dan Australia. Dengan ini, merekak mengharapkan Australia dan Selandia Baru menjadi pintu gerbang bagi produk-produk asal negara-negara kepulauan Pasifik Selatan.

Namun setelah perjanjian tersebut berlangsung sekitar 8 tahun, volume perdagangan antar negara kepulauan Pasifik Selatan dengan Australia dan Selandia baru tetap tidak menunjukkan peningkatan. Secara garis besar, kecuali dengan PNG, total perdagangan antara Australia dengan negara-negara SPF berkisar kurang 1%, demikian pula perdagangan mereka dengan Selandia Baru. Oleh karena itu, pada tahun 1987 Australia dan Selandia Baru mengadakan liberalisasi perdagangan, baik dengan cara menurunkan tarif, bebas kuota dan lain-lain, bagi semua produk yang dihasilkanoleh negara-negara kepulauan. Hak ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan ekspor negara-negara kepulauan di kedua negara tersebut. sementara untuk lebih menjamin pemasaran dan promosi barang-barang di Pasifik Selatan, Australia dan Selandia Baru mendanai pemebntukan South Pacific Trade Office (SPTO), masing-masing di sydney dan Auckland, pada 1988. Di samping itu, kedua negara tersebut juga memberikan dana bagi promosi barang-barang produksi negara-negara kepulauan melalui dana pendukung pemasaran (Marketing Support Fund).

Dalam pada itu, masalah lainnya yang sering dianggap sebagai sumber dari sleuruh persoalan perdagangan di atas adalah kurangnya modal yang dimiliki oleh anggota SPF dalam meningkatkan ekspornya. Selruuh anggota SPF, kecuali Nauru dan Fiji, sangat tergantung pada bantuan luar negeri khususnya yang berasal dari negara tetangga terdekatnya (Australia dan Selandia Baru). Terlebih lagi sebagian besar dana bantuan luar negeri tersebut dihabiskan untuk membiayai anggaran belanja pemerintahan di negara masing-masing.

Sekalipun belum berhasil dalam bidang perdagangan internasional, namun negara-negara Pasifik Selatan telah memperoleh berbagai manfaat dari kerjasama tersebut. antara lain misalnya mereka dapat memanfaatkan pendidikan dan pelatihan di bidang perdagangan, promosi perdagangan, job training, dan lain sebagainya yang dikembangkan dalam kerjasama tersebut.

5. Peran SPF dalam Pembentukan Ekonomi Negara-negara Anggotanya

Peranan Pacific Island Forum Dalam keberadaannya di kawasan Oceania, Pacific Island Forum (PIF) memberikan peranan untuk perkembangan kawasan tersebut dalam berbagai program diantaranya di dalam dua bidang yaitu; Ekonomi, dan Politik dan Keamanan, serta membentuk program koordinasi dan kemitraan yangstrategis dengan berbagai pihak.

Ekonomi Program PIF dalam bidang ekonomi bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Oceania. Sebagai respon terhadap kapasitas nasional yang terbatas dan suatu lingkungan internasional yang semakin kompleks, fokus dariprogram adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi kawasan inidan menggunakan keahlian untuk membantu Anggota dalam pengembangan intervensi nasional, sub-regional dan regional.Program ini Program membantu negara-negara anggota untuk meningkatkan lingkungan investasimereka, meningkatkan daya saing usaha kecil, mikro dan menengah dan mendorong aliran keuangan untuk bisnis baru dan yang sudah ada. Program ini juga memberikan kebijakan dan dukungan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan publik dan swasta melaluikerjasama dengan organisasi-organisasi sektor swasta dalam pembangunan ekonomi, perdagangandan investasi.Beberapa Program Ekonomi yang dilaksanakan PIF adalah Economic Reform and infrastructure, dan Pacific Islands Trade and Invest. Economic Reform and infrastructure bekerja memberikan nasihat tentang kebijakan ekonomi dan pembangunan dengan maksud untuk menggabungkan prinsip-prinsip tata kelola ekonomi yangsehat ke dalam praktek sehari-hari di negara-negara anggota. The Programme services the annual meetings of Forum Economic Ministers (FEMM) yang mendukung pengejaran tata kelola ekonomiyang baik dengan memberikan kesempatan tahunan bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan kerangka kerja yang sesuai kebijakan ekonomi, dan berbagi pengalaman antarnegara.

Pacific Islands Trade and Invest  bertujuan untuk memberikan fasilitasi ekspor berkualitas tinggi,investasi dan promosi pariwisata untuk kawasan. Sebagai bagian dari PIF sekretariat, program inifokus kepada pengembangan usaha ekspor dan promosi internasional untuk negara-negaraanggota, dan memberikan dukungan untuk eksportir di negara-negara kepulauan pasifik. Program ini dijalankan oleh The Pacific Trade and Investment Commission. Pacific Islands Trade and Invest memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutannegara-negara Kepulauan Pasifik dengan menciptakan peluang bagi eksportir, investor dan stakeholder Pacific Islands Trade and Invest  bekerja dengan eksportir untuk mempromosikan produk dan layanan mereka dan menarik investasi untuk bisnis Kepulauan Pasifik. Yaitu melakukan hal ini dengan: 

1. Mengembangkan bisnis kapable ekspor; 
2. Mempromosikan dan menghubungkan bisnis ready ekspor; 
3. Menghubungkan eksportir dengan pembeli internasional; 
4. Memfasilitasi pemasaran produk dan jasa pariwisata antar pulau Pasifik; 
5. Memperkenalkan calon investor untuk pulau-pulau Pasifik; 
6. Memberikan dukungan promosi, jaringan dan keahlian teknis;
7. Memfasilitasi pemahaman bersama antara pasar

KESIMPULAN

Forum Kepulauan Pasifik (dikenal sampai 27 Oktober 2000 sebagai Forum Pasifik Selatan) adalah organisasi politik penting regional di Pasifik. Ini membawa bersama-sama pada pertemuan tahunan 16 Kepala Pemerintah Amerika independen dan pemerintahan sendiri di kawasan Kepulauan Pasifik.

Mandat politik dari Forum telah terlihat sejak komunike pertemuan Forum pertama di tahun 1971. Sejak awal, pertemuan Forum telah sangat terfokus pada perdagangan regional dan isu-isu ekonomi. Pemerintahan yang baik dan keamanan telah lebih baru-baru menjadi bagian dari agenda Forum.

Peranan utama SPF yaitu sebagai kekuatan politik dan ekonomi regional di kawasan Pasifik Selatan, serta perkembangan berbagai cabang organisaisnya. Ekonomi Program PIF dalam bidang ekonomi bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Oceania. Sebagai respon terhadap kapasitas nasional yang terbatas dan suatu lingkungan internasional yang semakin kompleks, fokus dariprogram adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi kawasan inidan menggunakan keahlian untuk membantu Anggota dalam pengembangan intervensi nasional, sub-regional dan regional.Program ini Program membantu negara-negara anggota untuk meningkatkan lingkungan investasi mereka, meningkatkan daya saing usaha kecil, mikro dan menengah dan mendorong aliran keuangan untuk bisnis baru dan yang sudah ada.

Sekalipun belum berhasil dalam bidang perdagangan internasional, namun negara-negara Pasifik Selatan telah memperoleh berbagai manfaat dari kerjasama tersebut. antara lain misalnya mereka dapat memanfaatkan pendidikan dan pelatihan di bidang perdagangan, promosi perdagangan, job training, dan lain sebagainya yang dikembangkan dalam kerjasama tersebut.

REFERENSI

Hamid, Zulkipli. 1996. Sistem Politik Pasifik Selatan. Jakarta: Pustaka Jaya.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Islands_Forum

http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=12&P=Regional&l=id

http://www.scribd.com/doc/53936089/Peranan-Pacific-Island-Forum

http://www.dfat.gov.au/geo/spacific/regional_orgs/spf.html