Definisi, Konsep dan Terminologi Komunikasi Politik

1. Definisi Komunikasi Politik

            Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol. Sedangkan politik adalah proses, dan seperti komunikasi, politik melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar simbol kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Oleh karena banyak aspek kehidupan politik yang dapat dilukiskan dengan komunikasi, sehingga disebut dengan komunikasi politik.[1]

2. Konsep komunikasi politik

            Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi kepada penerima, baik dengan menggunakan alat maupun tatap muka. Kemudian dari kejadian tersebut ada dan terjadinya umpan balik untuk menilai akibat dari penerimaan pesan yang disampaikan. Hal tersebut berguna sebagai dasar dari proses komunikasi masyarakat. Menurut Fagen komunikasi politik berjalan satu arah dari sumber kepada penerima komunikasi tersebut. Agar memenuhi tujuan, rumusan tersebut perlu dimodifikasi. Fagen menambah usulan bahwa untuk kepentingan penelitian terdapat 3 hal yang penting:

1.      Komunikasi sebagai proses mengisi politik sebagai suatu kegiatan.

2.     Apabila hal-hal itu tidak jelas benar, maka dapat digambarkan beberapa aspek kehidupan politik sesuai tipe-tipe komunikasi.

3.      Karena proses komunikasi memiliki kemampuan mengisi dan elastis dari perbendaharaan konsep ilmu politik, maka ada suatu literatur yang mungkin relevan bagi studi politik dan komunikasi.

Sebagai tambahan Kaid mengemukakan  tak satupun konsep tentang komunikasi politik bisa diterima secara luas, tetapi kecuali apa yang disampaikan Chaffe yang secara sederhana menyampaikan bahwa komunikasi politik adalah “peranan komunikasi dalam proses politik”.[2]

3. Terminologi Komunikasi Politik

1.      Opini Publik (public opinion)

            Opini publik adalah kumpulan pendapat orang mengenai hal ihwal yang mempengaruhi atau menarik  minat komunitas.  Secara sederhana, opini ialah tindakan mengungkapkan apa yang dipercayai, dinilai, dan diharapkan seseorang dari objek-objek dan situasi tertentu. Tindakan itu bisa merupakan pemberian suara, pernyataan verbal, dokumen tertulis, atau bahkan diam. Singkatnya, tindakan apa pu yang bermakna adalah ungkapan opini. Dengan kata lain, seseorang yang mengungkapkan opininya menunjukkan makna yang diberikan oleh orang itu kepada hal-hal yang bersangkutan.

            Proses opini adalah hubungan atau kaitan antara (1) kepercayaan, nilai, dan usul yang dikemukakan oleh perseorangan di depan umum dan (2) kebijakan yang dibuat oleh pejabat terpilih dalam mengatur perbuatan sosial dalam situasi konflik, yakni dalam politik. Dalam proses itu ada tiga tahap yait, konstruksi personal, konstruksi sosial dan konstruksi politik.

2.      Media Massa

            Komunikasi massa termasuk dalam kegiatan media massa dalam melakukan beberapa hal membantu menyusun agenda pokok masalah untuk perdebatan publik, menetapkan konteks untuk penilaian rakyat tentang kejadian, mengubah kejadian menjadi peristiwa, mempengaruhi pengharapan rakyat tentang bagaimana akhirnya peristiwa itu, dan dengan berbagai cara melukiskan citra tentang pemimpin politik.

            Meskipun berbagai studi tidak sepakat tentang bagaimana eratnya asosiasi antara penggunaan media massa dan tingkat pengetahuan politik, yang menjadi konsensus ialah bahwa terpaan televisi dan surat kabar mempunyai hubungan ynag positif dengan jumlah informasi tentang politik yang dimiliki oleh kaum muda.[3]

            Tiap-tiap lembaga media massa memiliki politik redaksi atau kepribadia masing-masing, yang menjadi kerangka acuan para pekerja media, dalam meliput, menyaring, dan memproduksi pesan. Dengan demikian media massa tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun utnuk kepentingannya sendiri. Justru itu, para politikus, pejabat atau siapa saja yang ingin memanfaatkan media massa sebagai media komunikasi politik, harus memiliki kemampuan yang prima dalam menciptakan berita, yaitu peistiwa (fakta dan opini) yang aktual. Media massa sebagai industri informasi (pesan) bekerja berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.[4]

3.      Kampanye Politik

            Kegiatan komunikasi politik yang paling semarak dan melibatkan banyak orang, adalah kampanye politik. Kegiatan ini dilakukan menjelang pemilihan, terutama pemilihan anggota legislatif (parlemen) yang disebut Pemilihan Umum (pemilu) atau pilihan raya. Selain pemilihan anggota parlemen yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan jabatan-jabatan politik, terutama pemilihan presiden, gubernur, dan bupati.

            Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Pada umumnya, kampanye politik diatur dengan peraturan tersendiri, yaitu waktu, tata caranya, pengawasan dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran oleh penyelenggara kampanye.[5]

4.      Quick Count dan Exit Poll

            Quick Count atau biasa dikenal sebagai tabulasi suara paralel (parallel Vote Tabulation) adalah metode perhitungan suara yang baru dikenal di Indonesia sejak pemilu 2004. Metode Quick Count  digunakan untuk mencatat hasil perhitungan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipilih secara acak. Unit analisis TPS sehingga penarikan sampel tidak dapat dilakukan sebelum daftar TPS yang akan dipantau tersedia. Metode ini dapat memprediksi perolehan suara pemilu secara cepat sehingga dapat memverifikasi hasil resmi KPU, di samping mampu mendeteksi dan melaporkan penyimpangan jika terjadi kecurangan dalam perhitungan suara.

            Selain Quick count, juga dikenal exit poll. Metode exit poll  digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pemilih yang baru saja memberikan suara atau baru saja memberikan suara atau baru keluar dari bilik pemungutan suara. Metode exit poll biasanya dilakukan dengan mengambil empat orang (dua pria dan dua perempuan) dari TPS yang dipilih menjadi sampel quick count. Exit poll membantu quick count untuk mengetahui preferensi dan karakter pemilih, yakni siapa memilih siapa dan mengapa mereka memilih calon tertentu. Persoalan yang tidak mudah adalah sering kali orang yang diwawancarai tidak mau memberi informasi tentang hal tersebut karena dianggap rahasia pribadi, taukah bisa saja ia membohong, lain yang ia sampaikan dan lain yang ia pilih. Karena itu, quick count memiliki keakuratan yang lebih tingg. Namun, exit poll  memiliki kelebihan karena dari hasil wawancara itu bisa dilihat arus pengalihan suara dari satu partai ke partai lain, atau dari satu calon ke calon lain, termasuk jika pemilih yang diwawancarai tidak mau memberi keterangan.[6]

5.      Komunikasi Global

            Selama  bertahun-tahun hampir semua orang seolah tersihir oleh mantra globalisasi. Boleh dikatakan, tak ada pidato tanpa selipan kata globalisasi kendati yang mengucapkannya sering kali tidak terlalu paham betul akan esensi, arti, dampak, dan implikasinya. Istilah globalisasi pertama kali muncul 1986 dalam Oxford English Dictionary. Dalam penggunaan populer globalization dikaitkan dengan peningkatan kapital, bantuan teknologi elektronik dan digital, menghancurkan tradisi lokal, menciptakan homogen sebagai budaya dunia. Dalam banyak hal, globalisasi sering dikaitkan dengan berkurangnya peran negara serta hilangnya batas-batas negara berkat kemajuan teknologi komunikasi.

            Transformasi telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu sebagaimana dinyatakan oleh Anthony Gidden bahwa kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal yang sama.[7]

Kesimpulan

            Komunikasi dan politik merupakan suatu kajian yang saling mencakupi dan menyatu. Komunikasi politik telah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwasanya komunikasi politik membahas mengenai pendapat umum, media massa, kampanye dan lain sebagainya. Komunikasi politik sangat berkaitan erat dengan sistem politik, karena di dalam pelaksanaannya komunikasi politik saling memiliki hubungan di antara sub-sub yang terdapat dalam sistem politik. Di dalam melaksanakan sebuah sistem politik maka diperlukan adanya suatu komunikasi politik dalam pelaksanaannya. Bisa dikatakan bahwa komunikasi politik merupakan suatu fungsi dalam sistem poltik dan juga sebagai syarat bagi terciptanya dan berlangsungnya fungsi-fungsi lainnya. Oleh karena itu komunikasi politik sangat mempengaruhi suatu negara.

Daftar Pustaka

Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik. Jakarta: Balai Pustaka.

Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers.

http://mysteriouxboyz90.blogspot.com/2011/01/komunikasi-politik-konsep-konsep-dalam.html,

---

[1] Dan Nimmo, Komunikasi Politik (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Hal: 6-8.

[2] Dikutip dari: http://mysteriouxboyz90.blogspot.com/2011/01/komunikasi-politik-konsep-konsep-dalam.html, Tanggal: 24 September 2011, Pukul: 22.25.

[3] Nimmo, Ibid., Hal: 119-120.

[4] Anwar Arifin, Komunikasi Politik (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Hal: 100.

[5] Arifin, Ibid., Hal: 83.

[6] Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal: 196-202.

[7] Cangara, Ibid., Hal: 465-466.