KONSEP, TUJUAN DAN MODEL BIROKRASI DI INDONESIA

KONSEP BIROKRASI

•      Menurut Peter M. Blau (2000:4), birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis”.

•      Dengan mengutip pendapat Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo (1984) mengemukakan bahwa birokrasi adalah ”Tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan”.

Konsep birokrasi menurut Martin Albrow:

1) birokrasi sebagai organisasi sosial,

2) birokrasi sebagai inefisiensi organisasi,

3) birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat

4) birokrasi sebagai administrasi  negara (publik),

5) birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat,

6) birokrasi sebagai sebuah organisasi, dan

7) birokrasi sebagai masyarakat modern.

Menurut Max Weber:

•         Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan;

•         Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi;

•         Jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan (complaint);

•         Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan;

•         Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi;

•         Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya;

•         Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern; dan

•         Sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.

TUJUAN BIROKRASI

•      Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi  dan misi pemerintah dan Negara

•      Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional

•      Menjalankan manajemen pemrintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dll

•      Memsistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan

•      Memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan

•      Menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu Negara

MODEL BIROKRASI

1.      Weberian

Karakteristik Birokrasi Weber

Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.

2.      Birokrasi Marxis

Marx berpendapat negara itu bukan mewakili kepentingan umum. Tidak ada kepentingan umum (general) itu, yang ada ialah kepentingan particular lainnya. Kepentingan particular yang memenangkan perjuangan klas sehingga menjadi klas yang dominan itulah yang berkuasa. Birokrasi menurut Karl Marx merupakan suatu kelompok particular yang sangat spesifik. Birokrasi bukanlah klas masyarakat, walaupun eksistensinya berkaitan dengan pembagian masyarakatb ke dalam klas-klas tertentu. Lebih tepatnya, menurut Karl Marx birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.

3.      Birokrasi parkinsonian

Birokrasi ParkinsonianMerupakan model birokrasi dengan memperbesar sosok kuantitatif birokrasi.Parkinsonian dilakukan dengan mengembangkan jumlah anggota birokrasi untuk meningkatkankapabilitasnya sebagai alat pembangunan. Di satu sisi, Parkinsonian dibutuhkan untuk mengakomodasikan perkembangan masyarakat yang semakin maju, di sisi lain Parkinsonian dibutuhkan untuk mengatasi persoalan-persoalan pembangunan yang semakin menumpuk.

MODEL BIROKRASI DI INDONESIA

Indonesia menganut model tipe idealnya Max Weber. Tipe ideal itu melekat dalam struktur organisasi rasional dengan prinsip “rasionalitas”, yang bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi. Walau dalam penerapannya tidak bisa dilakukan sepenuhnya.