Susunan Pemerintahan Nasional Dan Pengorganisasian Ulang Pemerintahan Federal Amerika

SUSUNAN PEMERINTAHAN NASIONAL DAN PENGORGANISASIAN ULANG PEMERINTAHAN FEDERAL AMERIKA

Pendahuluan

            Undang-undang dasar dan pemerintah federal berdiri di puncak piramida pemerintahan, termasuk yuridiksi lokal dan negara bagian. Di dalam sistem Amerika setiap tingkat pemerintahan memiliki derajat otonomi yang luas dengan kekuasaan dan kewenangan khusus. Pertentangan di antara yuridiksi yang berbeda diselesaikan oleh pengadilan.

Susunan Pemerintahan Nasional

1. Presiden dan Departemen

Pembentukan sebuah lembaga kepresidenan yang kuat dan menyatu pernah menjadi sumber perdebatan pada Konvensi Undang-undang Dasar. Beberapa negara bagian telah berpengalaman dengan dewan eksekutif yang terdiri dari beberapa anggota, sebuah sistem yang kemudian diikuti dengan sukses oleh Swiss selama beberapa tahun. UUD memberikan kekuasaan kepada kongres untuk mengatur tata tertib suksesi setelah jabatan wakil presiden. Saat ini, jika jabatan presiden dan wakilnya kosong, maka juru bicara DPR akan memangku jabatan presiden. Selanjutnya senat memilih presiden pro tempore’seorang senator yang dipilih oleh lembaga tersebut untuk memimpin di saat absennya wapres’. Setelah itu dipilihlah para pejabat kabinet yang pengangkatannya melalui penunjukkan.

Metode pemilihan presiden di Amerika memang berbeda. Meski nama-nama kandidat tercantum di surat suara, secara teknis rakyatnya tidak memilih presiden dan wakilnya secara langsung. Sebaliknya, para pemilih dari masing-masing negara bagian memilih daftar para anggota badan yang berhak memilih presiden sesuai dengan jumlah senator dan perwakilan negara bagian itu di kongres. Kandidat yang memiliki suara paling banyak di masing-masing negara bagian berarti memenangkan pemilihan wakil yang akan memilih presiden di negara bagian tersebut.

Dalam jajaran eksekutif sendiri, presiden memiliki kekuasaan yang luas untuk mengatur masalah-masalah nasional dan menjaga jalannya pemerintahan federal. Presiden bisa mengeluarkan ketetapan-ketetapan, berbagai peraturan dan instruksi yang seluruhnya disebut perintah eksekutif (executive orders). Perintah ini tidak memerlukan persetujuan Kongres namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas perwakilan federal. Presiden mencalonkan para menteri departemen dan perwakilan eksekutif, juga ratusan pejabat tinggi federal lainnya dan senat yang mengukuhkannya.

Setiap hari, administrasi dan pelaksanaan hukum-hukum federal ada di tangan berbagai departemen yang diciptakan oleh kongres untuk mengurus area-area khusus dalam urusan dalam dan luar negeri. Kepala dari tiap-tiap empat belas departemen yang dipilih oleh presiden dan disetujui oleh senat membentuk sebuah dewan penasehat presiden yang secara umum disebut sebagai kabinet. Selain departemen-departemen, ada juga berbagai organisasi staf yang dikelompokkan dalam Kantor Kepresidenan (Executive Offoce). Di dalamnya termasuk staf Gedung Putih, Dewan Keamanan Nasional (National Security Council), Kantor Manajemen dan Anggaran (The Office of Management and Budget), Dewan Penasehat Ekonomi (Council of Economic Advisers), Kantor Perwakilan Dagang AS (Office of the U.S. Trade Representative), dan Kantor Kebijakan Iptek (Office of Science and Technology Policy).

UUD tidak memuat hal-hal mengenai kabinet presiden. Akan tetapi di dalamnya tertulis bahwa presiden dapat menanyakan pendapat, dalam bentuk tulisan, dari pejabat tinggi dari tiap departemen berkenaan dengan area tanggung jawab mereka. Namun, UUD tidak memuat nama-nama departemen dan deskripsi tugas mereka. Demikian juga halnya, tidak ada juga kualifikasi-kualifikasi yang diakui secara konstitusional untuk bertugas dalam kabinet.

2. Agensi dan Komisi

Konstitusi tidak secara spesifik menyebutkan komisi di Kongres. Namun, seiring dengan berkembangnya negara, berkembang pula kebutuhan akan penyelidikan mengenai peraturan yang akan dikeluarkan secara lebih menyeluruh. Sistem komisi dimulai tahun 1789 ketika para anggota DPR merasa mereka terjebak dalam diskusi yang tak ada habisnya mengenai usulan UU baru. Komisi pertama mengurus klaim Perang Revolusi, jalan dan wilayah, serta perdagangan dengan negara lain. Sepanjang waktu itu sejumlah komisi dibentuk dan dibubarkan sebagai akibat dari perubahan kondisi politik, sosial dan ekonomi. Contohnya, saat ini tidak perlu lagi keberadaan komisi untuk klaim Perang Revolusi, namun baik MPR maupun DPR mempunyai komisi Urusan Veteran.

Kongres ke-106 (1999-2000) mempunyai 19 komisidi DPR dan 17 komisi di Senat, ditambah empat komisi gabungan permanen yang anggotanya berasal dari MPR dan DPR, yaitu Perpustakaan Kongres, Percetakan, Pajak, dan Ekonomi. Selain itu, baik MPR maupun DPR berhak menunjuk komisi khusus untuk mempelajari masalah-masalah tertentu. Berhubung beban kerjanya yang menumpuk, komisi-komisi ini memiliki 150 sub-komisi. Tiap rancangan undang-undang yang harus diajukan ke hadapan Kongres, komisi kelayakn bertanggung jawab melakukan penyelidikan secara seksama mengenai usulan tersebut. komisi ini biasanya mengadakan dengar pendapat untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi ahli, yang bisa saja merupakan anggota Kongres yang tidak bergabung dalam komisi tersebut, pejabat kantor eksekutif, perwakilan organisasi sektor swasta, dan warga negara biasa.

Setelah seluruh data dikumpulkan, komisi memutuskan apakah memberi nilai baik kepada usulan tersebut atau memberikan rekomendasi untuk menjadikannya amandemen atau tidak. Terkadang RUU disingkirkan begitu saja atau dilacikan, sehingga praktis tidak akan dipertimbangkan.

Departemen-departemen adalah unit pelaku utama dalam pemerintahan federal, akan tetapi ada banyak instansi lainnya yang memiliki tanggung jawab yang tak kalah besar untuk menjaga agar pemerintahan dan ekonomi tetap berjalan mulus. Mereka sering disebut instansi mandiri (independent agencies), disebut demikian karena mereka bukan bagian dari departemen. Sidat dan tujuan instansi ini beragam.

1.      Badan Intelijen Pusat (Centre Intelligence Agency, CIA)

Tugasnya mengkoordinasi aktivitas intelijen di beberapa departemen pemerintahan dan instansi, mengumpulkan, menghubungkan, dan mengevaluasi informasi intelijen yang berkaitan dengan keamanan nasional dan memmbuat rekomendasi kepala Dewan Keamanan Nasional (National Security Council) pada Kantor Kepresidenan.

2.      Badan Perlindungan Lingkungan (Environmental Protectiona Agency, EPA)

Bekerja sama dengan negara dan pemerintah lokal di seluruh Amerika untuk mengontrol dan mengurangi polusi udara dan air, mengurus masalah yang berhubungan dengan sampah padat, pestisida, radiasi dan bahan beracun.

3.      Badan Aeronautika dan Luar Angkasa Nasional (National Aeronautics and Space Administration, NASA)

NASA didirikan tahun 1958 untuk  menjalankan program luar angkasa Amerika. Sekarang, NASA mengadakan penelitian dengan satelit yang mengorbit pada bumi maupun dengan satelit antar planet, mengeksplorasi konsep-konsep baru dan sebagainya.

4.      Badan AS untuk Pembangunan Internasional (United States Agency for International Development, USAID)

Badan ini mengatur program batuan luar negeri Amerika di bidang ekonomi dan kemanusiaan di negara-negara berkembang, juga di Eropa Tengah dan Timur serta negara-negara bekad Uni Soviet yang baru merdeka.

5.      Dan lain-lain.

Pengorganisasian Ulang Pemerintahan Federal

            Para sejarawan kontemporer, juri dan ilmuwan politik pada umumnya sepakat bahwa The Federalist merupakan sebuah karya penting mengenai filsafat politik dan pemerintahan yang pernah di tulis di Amerika Serikat.  The Federalist Papers mengajarkan bahwa untuk bisa bertahan sebagai bangsa yang terhormat diperlukan transfer kekuasaan, meski terbatas, kepada pemerintah pusat. Mereka percaya bahwa hal ini dapat dilakukan tanpa merusak identitas atau otonomi dari masing-masing negara bagian.

            Pendekatan yang jelas terlihat dan baru pertama kali digunakan dalam The Federalist Papers adalah definisi federalisme yang  baru. Setelah memenangkan sebuah revolusi menetang monarki yang menindas, mereka yang dahulu tiba sebagai pendatang di Amerika tidak berniat mengganti sistem dengan bentuk terpusat atau rejim yang tidak terkendali. Di sisi lain, pengalaman mereka akan situasi yang tidak stabil dan tidak tertata dengan baik di bawah Articles of Confederation, dikarenakan sikap iri dan kompetisi di antara sesama negara bagian, membuat mereka mau menerima adanya pemerintahan nasional yang lebih kuat. Sejumlah tulisan dalam The Federalist Papers berargumen bahwa adalah mungkin untuk mencapai keseimbangan baru, yang  belum pernah di capai dimanapun.

            Gagasan pemisahan kekuasaan, di antara lembaga pemerintah sebagai upaya menghindari tirani dari kekuasaan yang terpusat, tunduk di bawah kategori pengawasan dan keseimbangan. Tapi The Federalist Papers melihat kebajikan lainnya dalam pemisahan kekuasaan, yakni peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Karena dibatasi untuk berfungsi secara spesifik, maka lembaga-lembaga pemerintahan yang berbeda itu mengembangkan keahlian dan kebanggaan akan peran mereka masing-masing. Hal yang sukar terjadi jika mereka digabung bersama-sama atau saling tumpang tindih pada tingkatan tertentu.

Kesimpulan

            Jabatan kepresidenan Amerika merupakan salah satu yang paling berkuasa di dunia. Seprti yang tercantum dalam konstitusi sang presiden harus memperhatikan bahwa hukum harus benar-benar ditegakkan. Untuk menjalankan tanggung jawab ini, ia memimpin cabang eksekutif pemerintahan federal, yakni sebuah organisasi besar yang beranggotakan sekitar empat juta orang, termasuk didalamnya satu juta personil militer aktif. Sebagai tambahan, presiden juga memikul kekuasaan legislatif dan yudikatif yang penting.

            Setiap hari, administrasi dan pelaksanaan hukum-hukum federal ada di tangan berbagai departemen yang diciptakan oleh kongres untuk mengurus area-area khusus dalam urusan dalam dan luar negeri. Kongres juga tidak secara spesifik berbicara masalah komisi. Namun, seiring dengan berkembangnya negara, berkembang pula kebutuhan akan penyelidikan mengenai peraturan yang akan dikeluarkan secara lebih menyeluruh. Sistem komisi dimulai tahun 1789. Selain komisi, terdapat juga agensi-agensi dalam pemerintahan Amerika. Biasanya mereka bertanggung jawab untuk menjaga agar pemerintahan dan ekonomi tetap berjalan mulus.

Referensi

Targonski, Rosalie. 1989. Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat. Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

2004. Garis Besar Sejarah Amerika. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

http://id.wikipedia.org/wiki/USAID

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Perlindungan_Lingkungan_Amerika_Serikat