DIPLOMASI PATRIOTIK INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN (1945-1965)

Pendahuluan

            Setelah proklamasi, kesibukan para pemimpin nasional adalah mengatur tatanan kenegaraan. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan beberapa sidang untuk membentuk kelengkapan negara. Selain itu juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pasca kemerdekaan namun Indonesia tetap berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia baik dengan diplomasi maupun gerilya dan aksi-aksi lainnya.

1. Pembentukan NKRI

Peristiwa proklamasi Indonesia awalnya diwarnai dengan adanya perdebatan antara golongan tua dan juga golongan muda, meskipun terdapat perdebatan yang cukup kuat namun mereka sama-sama menginginkan Indonesia merdeka dengan secepat-cepatnya. Namun perbedaannya adalah, golongan tua menginginkan proklamasi tanpa adanya pertumpahan darah dan oleh karena itu hal tersebut dapat dirundingkan dan didiplomasikan dengan pihak Jepang yang pada saat itu telah kalah perang. Akhirnya golongan muda menculik Soekarno dan membawanya ke rengasdengklok, mereka menganggap bahwa tindakan ini adalah tindakan patriotik mereka. Dan Soekarno pada saat itu merasa sangat kecewa pada mereka.

Akhirnya dipilihlah rumah Laksamana Maeda sebagai lokasi dalam untuk perumusan teks proklamasi, hal tersebut karena Maeda mau menjamin keselamatan Soekarno dan juga tokoh-tokoh lainnya. Dan tindakan tersebut merupakan sesuatu yang aneh karena Maeda sendiri adalah orang Jepang yang juga selalu berhubungan dengan rakyat Indonesia dan merupakan salah satu perwira angkatan laut pada saat itu. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan oleh Soekarno.

Susunan kementerian pertama yang berhasil disusun sesuai dengan ketentuan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Soekarno. Dalam kabinet presidentil ini presiden berperan sebagai pemimpin kabinet dan kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Karena pengaruh dari golongan sosialis dalam KNIP, maka usia kabinet tidak berlangsung lama, yaitu sejak tanggal 2 September 1945 sampai dengan 14 september 1945. Sejak tanggal 14 September 1945 sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem parlementer dengan perdanan menteri pertamanya Sutan Syahrir.

2. Diplomasi RIS

Agresi militer yang dilancarkan belanda ke Indonesia mulai dari tahun 1947 dengan tujuan untuk menguasai Indonesia kembali telah mendapat reaksi dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu banyak negara yang mengajukan agar Indonesia-Belanda untuk membicarakan masalahnya di dalam Sidang Dewan Keamanan PBB. Usulan ini kemudian di terima dan PBB berharap agar masalah Indonesia-Belanda dapat diselesaikan secara damai. Akhirnya Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan Amerika Serikat untuk membentuk komisi jasa-jasa baik (Good Will Commision). Komisi ini kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). KTN melakukan desakan-desakan secara halus agar masalah Indonesia-belanda cepat selesai. Oleh karena itu pemerintah RI akhirnya menyetujui isi perjanjian Renville yang pada hakikatnya sangat merugikan pihak RI. Antara lain yaitu:

1. Pihak RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat pada masa peralihan.
2. Daerah yang diduduki Belanda melalui agresinya, diakui oleh pihak RI sampai dengan diadakannya plebisit  untuk menentukan aspirasi rakyat di daerah itu, apakah berhasrat bergabung dengan RI atau tidak.
3. Pemerintrah RI bersedia menarik semua pasukannya dari daerah kantong gerilya di daerah yang diduduki Belanda dan masuk ke wilayah RI (Hijrah).

Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda telah mencapai beberapa kesepakatan antara lain adalah bahwa Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak kosesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda, RIS harus membayar semua utang-utang Belanda yang diperbuat sejak tahun 1942. Panggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Pada tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden RIS dan pada keesokan harinya diambil sumpahnya. Pda tanggal 20 Desember 1949 kabinet pertama RIS dibentuk dengan Moh. Hatta sebagai perdana menterinya dan langsung dolantik oleh presiden. Pada tanggal 2 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akte “penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda”. Dengan adanya persetujuan KMB pada tanggal 2 November 1949, maka terbentuklah RIS  yang terdiri dari 16 negara bagian, yang terpenting adalah Republik Indonesia, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur.

3. Diplomasi Kasus Irian

Dalam KMB secara resmi belanda telah menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan tanpa syarat dan tidak dicabut. Namun Belanda tidak mematuhi keputusan tersebut dan Indonesia membawa masalah Irian Barat ke PBB namun tidak pernah mendapat reaksi yang positif. Pada tahun 1957, meneteri luar negeri berpidato di depan sidang manjelis umum PBB dan mengatakan mengenai kasus Irian bahwa jika diplomasi sudah tidak bisa ditempuh maka Indonesia akan menggunakan dengan cara lain. Pada awalnya Irian merupakan bagian wilayah Indonesia namun berhasil direbut oleh Belanda dan dijadikan negara bonekanya. Oleh karena itu Indonesia ingin mnegambil kembali wilayah Indonesia tersebut. Perundingan dan diplomasi telah banyak dilakukan pihak Indonesia dan Belanda namun Belanda selalu melanggar perjanjian dan berakhir dengan keadaan yang tidak jelas. Pada tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi-aksi untuk merebut kembali Irian barat, dengan tindakan awalnya yaitu mengambil alih perusahaan milik Belanda di Indonesia. Selain itu Indonesia juga mengumumkan pembatalan- utang-uatang RI kepada Belanda. Selain konfrontasi ekonomi, Konfrontasi politik juga dilakukan oleh Indonesia antara lain, pembatalan semua hasil KMB, menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia, membentuk front nasional pembebasan irian barat dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Akhirnya Indonesia juag melakukan konfrontasi total, maka Dewan Keamanan Nasional merumuskan Tiga komando rakyat (TRIKORA), yang isinya, gagalkan pembentukan negara papua bikinan belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum. Pada tahun 1962 Indonesia-belanda membuat kesepakatan yang dikenal dengan kesepakatn New York, salah satu isinya adalah melakukan penetuan pendapat rakyat sebelum tahun 1969. Hasilnya, penduduk Irian barat tetap memilih bergabung menjadi bagian wilayah Republik Indonesia.

4. Diplomasi Kasus Mutual Security Act

Menteri Luar Negeri Indonesi Ahmad Soebardjo dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo menandatangani Perjanjian Keamanan (Mutual Security Act) dengan pemerintah Amerika (1951). Hal ini menyebabkan runtuhnya kabinet Sukiman karena banyak pihak terutama parlemen yang menentang pertukaran nota antara menlu Soebardjo dengan Duta Besar Amerika, Merle Cochran tersebut. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman telah condong kepada Blok Barat sehingga melanggar garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun Achmad Soebardjo bantuan dari Amerika tidak dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan terhadap politik bebas aktif Indonesia yang seharusnya bersikap netral pada saat itu. Statement ini pun menjadi justifikasi dasar sikap Indonesia yang menerima bantuan dari Amerika. Selain itu Moh. Hatta mengatakan bahwa Indonesia dalam konteks ini berusaha untuk tetap netral tanpa memihak kubu manapun. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut prinsip politik bebas aktif karena yang penting bagi Indonesia pada saat itu bukanlah tergabung dalam kubu mana tetapi bagaimana Indonesia bisa berperan aktif dalam menentukan posisinya dalam kancahinternasional.

5. Pengaruh Demokrasi Liberal Terhadap Diplomasi Indonesia

pada masa demokrasi liberal negara kesatuan republik Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi. Selama berlakunya UUDS 1950 (1950-1959), negara kesatuan republik Indonesia diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet, secare berturut-turut yaitu, kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamijoyo, kabinet Burhannudin Harahap, kabinet Ali Aastriamijoyo II, dan kabinet Djuanda. Hampir semua kabinet merupakan Zaken kabinet atau kabinet yang menteri-menterinya dipilih berdasarkan keahlian dan didukung oleh koalisi partai. Akan tetapi, komposisi dankekuatan kelompok oposisi seringkali berubah-ubah menyebabkan kabinet-kabinet tersebut jatuh setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen.

Pada tahun 1955 melalui program kabinet Burhannuddin akhirnya Indonesia berhasil melaksanakan pemilu yang pertama. Menjelang pemilu pertama ada 70 partai politik yang mendaftar sebagai peserta, namun hanya 27 partai yang lolos seleksi. Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara untuk memilih anggota parlemen. Pada masa liberal kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk antara lain disebabkan Indonesia menanggung beban keuangan berupa utang yang telah ditetapkan dalam KMB, politik keuangan Indonesia merupakan rancangan Belanda, tidak stabilnya kondisi politik dalam negeri, Indonesia mengalami defisit keuangan, ekspor Indonesia hanya mengandalkan perkebunan dan angka pertumbuhan penduduk yang besar.

Terjadinya krisis terusan sues telah membuat Indonesia ikut untuk menjaga perdamaian dunia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD. Oleh karena itu Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian melalui kontingen Garuda I di bawah Komando PBB. Pada 13 Desember 1957 Indonesia mengeluarkan deklarasi Djuanda yang berisi bahwa laut territorial Indoensia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Hal ini didasarkan pada keputusan Mahkamah Internasionall dalam Anglo Norwegian Fisheries Case dan diterapkan pada konsep nusantara.

Rangkuman

Pada 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan oleh Soekarno. Susunan kementerian pertama yang berhasil disusun sesuai dengan ketentuan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1947 Belanda kembali ke Indonesia untuk melancarkan agresinya untuk merebut kembali Indonesia. Tercapai kesepakatan antara RI dan Belanda dalam perjanjian renville yang mengharuskan Indonesia menjadi negara Indonesia Serikat. Akhirnya melalui KMB belanda mengakui kedaulatan RIS. Dalam KMB secara resmi belanda telah menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan tanpa syarat dan tidak dicabut. Namun Belanda tetap saja menginginkan Irian barat dan melanggar perjanjian-perjanjian yang terlah dibuat. Akhirnya Irian berhasil masuk ke Indonesia melalui jajak pendapat para warga Irian.

Pada dasarnya segala bentuk kejadian baik itu mulai dari kasus Irian, kemudian masalah agresi Belanda, masalah MSA dan juga demokrasi liberal Indonesia adalah masalah bersama yang harus diselesaikan dengan bijak dan dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Semua bentuk peristiwa tersebut merupakan tantangan-tantangan dan sikap patriotik bagi bangsa Indonesia agar dapat tumbuh menjadi negara yang besar. Dengan begitu negara Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan mampu berdiri di atas tanah airnya sendiri tanpa bantuan orang lain.

           

Referensi

Mustopo, M. Habib. 2007. Sejarah: SMA Kelas XII Program IPS. Jakarta: Yudhistira.

Agnes Sylvia, Monica. Statement Menteri Luar negeri dan Konteksnya, Scribd. <http://www.scribd.com/doc/55624853/Statement-Menteri-Luar-Negeri-dan-konteksnya>. [diakses 15 April 2012].

http://www.artikelbagus.com/2011/11/perjuangan-merebut-kembali-irian-barat.html. [diakses 15 April 2012].