PENGUATAN SEKTOR SWASTA (PRIVATE SECTOR) DALAM MENDUKUNG DIPLOMASI INDONESIA (1985-1995)

Pendahuluan

            Sektor swasta (Private Sector) mengalami perkembangan yang pesat sejak era Orde Baru. Pada masa Orde Baru para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional yang dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi Investor Asing, serta bantuan pinjaman. Soeharto sebagai presiden saat itu selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya.

1. Diplomasi Pembangunan

Pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada umumnya adalah pembangunan manusia Indonesia secara utuh dan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Arah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan Trilogi Pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1.      Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3.      Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pelaksanaan pola umum jangka panjang (25-30 tahun) dilakukan Orde baru secara periodik lima tahun an yang disebut PELITA (pembangunan lima tahun). Tujuan dilakukannya pembangunan jangka panjang adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan menciptakan stabilitas ekonomi antara pertanian dan juha industri di Indonesia. Namun tujuan utama dari PELITA adalah di bidang pertanian. Pembangunan lima tahun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.      Pelita I

Dilaksanakan mulai 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Sasaran yang hendak sicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menekankan pembangunan di bidang pertanian.

2.      Pelita II

Dilaksanakan mulai 1 April 1974. Sasaran utama pelita II adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.

3.      Pelita III

Pelita III dimulai pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan pada asas pemerataan, yaitu: pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak (pangan, sandang, dan papan); pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; pemeratan pembagian pendapatan; pemerataan kesempatan kerja; pemerataan kesempatan berusaha; pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan; pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan; pemerataan memperoleh keadilan.

4.      Pelita IV

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984-31 Maret 1989. Pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.

5.      Pelita V

Pelita V dilaksanakan mulai 1 April 1989-31 Maret 1994. Pada pelita ini pemerintah menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.

6.      Pelita VI

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Pada pelita ini pemerintah menitikberatkan pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

            Dengan adanya berbagai rencana pembangunan tersebut, tentu saja tidak membutuhkan dana yang sedikit untuk membuat tercapainya semua rencana yang telah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu Indonesia berusaha untuk menarik investor asing untuk penanaman modal Indonesia, mencari bantuan kredit luar negeri dan juga mengandalkan devisa-devisa yang dihasilkan dari pendapatan ekspor Indonesia terutama dalam sektor nonmigas. Dalam hal pembangunan di Indonesia badan keuangan Internasional IMF juga memiliki peran penting. Dan pada akhirnya perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun begitu kemajuan ekonomi dan pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pemeratan dan juga landasan ekonomi yang baik karena hanya pengusaha besar yang dekat dengan pemerintah yang menikmati pembangunan ini.

2. Diplomasi Konglomerasi

Harus diakui bahwa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang. Pada tahun 1984, Indonesia mengubah status dari bangsa pengimpor beras menjadi bangsa yang dapat mememnuhi kebutuhan berasnya sendiri. Tercapainya swasembada beras dianggap sebagai peristiwa fenomenal oleh dunia.

Pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif tercatat dalam bentuk penurunan angkak kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan rakyat. Secara rata-rata perbaikan indikator tersebut terlihat seperti penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan terutama pendidikan tingkat dasar yang semakin meningkat. Dampak negatif adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, dan antarkelompok dakam masyarakat semakin tajam.

Pembangunan yang menjadi ikon pemerintah Orde Baru di sisi lain ternyata menciptakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan (marginalisasi sosial). Di pihak lain, pembangunan di masa Orde Baru menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara fundemantal pembangunan nasional sangat rapuh. Pada saat itu dunia bisnis di Indonesia juga tidak lepas dari adanya intervensi oleh TNI dan juga Polri. Upaya penegakan hukum juga lemah sehingga kondisi politik juga sangat lemah. Selain itu hukum lebih berpihak pada pemerintah yang berkuasa, dan juga kepada para konglomerat yang elah banyak mengambil uang rakyat.

Kesimpulan

Pelaksanaan pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan Trilogi Pembangunan, yaitu Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dengan adanya berbagai rencana pembangunan tersebut, tentu saja tidak membutuhkan dana yang sedikit untuk membuat tercapainya semua rencana yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan pada akhirnya perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun begitu kemajuan ekonomi dan pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pemeratan dan juga landasan ekonomi yang baik karena hanya pengusaha besar yang dekat dengan pemerintah yang menikmati pembangunan ini. Di pihak lain, pembangunan di masa Orde Baru menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Referensi

Mustopo, M. Habib. 2007. Sejarah: SMA Kelas XII Program IPS. Jakarta: Yudhistira.

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/strategi-pembangunan-nasional-masa-orde-baru-dan-reformasi/