Pendahuluan
Hubungan luar
negeri merupakan suatu cara yang biasa ditempuh oleh suatu negara untuk
mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional tersebut dicerminkan
dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat yang berkaitan dengan tujuan dari negara
dan kepentingan nasional negara tersebut. Begitu juga dengan Amerika, melakukan
hubungan luar negeri guna untuk memenuhi kepentingan nasionalnya melalui
politik luar negeri dan pembuatan kebijakan-kebijakan luar negerinya. Namun
pada umumnya suatu kebijakan dan politik luar negeri akan senantiasa berubah
sesuai dengan peluang dan keadaan politik internasional.
Seperti yang
tercantum dalam Konstitusi, presiden sebagai pejabat federal bertugas terutama
untuk bertanggung jawab terhadap hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara
lain. Presiden mengangkat para duta-duta besar, menteri, dan konsulat yang
memerlukan persetujuan senat serta menerima duta besar dan pejabat publik dari
negara lain. Presiden mengatur seluruh kontak resmi dengan pemerintahan negara
lain bersama dengan sekretaris negara.
Di Amerika
presiden memiliki kekuasaan dalam hubungan luar negeri. Melalui departemen luar
negeri presiden bertanggung jawab atas perlindungan warga Amerika yang berada
di luar negeri dan warga asing yang tinggal di Amerika. Presiden juga
menentukan apakah akan mengakui negara baru dan pemerintahan baru atau tidak,
serta merundingkan perjanjian dengan negara lain, hal yang dapat mengikat
Amerika jika perjanjian itu telah disetujui oleh dua pertiga anggota Senat.
Juga, presiden bisa menegosiasikan kesepatan-kesepakatan eksekutif dengan
negara lain yang tidak memerlukan persetujuan Senat. Di dalam sistem
federalisme Amerika, Senatlah yang berwenang untuk menyetujui perjanjian internasional
dan pengangkatan penting seperti hakim agung dan duta besar.
Pengolahan
dan Pengambilan Kebijakan Luar Negeri di Amerika
Menurut K. J.
Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh
pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan
dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain.
Gagasan kebijakan luar negeri, dapat dibagi menjaadi empat komponen dari yang
umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu orientasi kebijakan luar negeri,
peran nasional, tujuan, dan tindakan.
Beberapa
aktor yang memegang peranan penting dalam kebijakan luar negeri amerika serikat
yaitu :
1.
Presiden berperan sebagai
penyelenggara politik luar negeri melalui departemen luar negeri dan menunjuk
dan memberhentikan duta besar (atas persetujuan kongres).
2.
Kongres berperan dalam menunjuk duta
besar dan menyetujui ataupun meratifikasi pembuatan kebijakan yang di buat oleh
presiden.
3.
Senat dan house of representative berperan
dalam mengeluarkan resolusi ataupun menolaknya.
4.
Departemen berperan dalam
penyelenggaraan secara administrative politik luar negeri Amerika Serikat.
Departemen luar
negeri (department of State) merupakan
salah satu departemen yang ada di dalam lembaga eksekutif Amerika yang memberikan
nasehat kepada presiden dan memiliki tanggung jawab secara keseluruhan untuk
memformulasikan dan melaksanakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Departemen inilah yang merancang kepentingan-kepentingan luar negeri AS,
membuat rekomendasi atas kebijakan dan tindakan di masa yang akan datang, serta
mengambil langkah-langkah yang diperlukann untuk melaksanakan kebijakan
tersebut. Ia juga mempertahankan kontak dan hubungan antara AS dengan
negara-negara lain, memberi nasehat pada presiden atas pengakuan negara baru
dan pemerintahan baru, menegosiasikan perjanjian-perjanjian serta kesepakatan
dengan negara asing, dan berbicara atas nama Amerika di depan PBB dan
organisasi internasional utama lainnya. Selain itu ia juga bertugas
mempertahankan lebih dari 250 pos diplomatik dan konsulat di seluruh dunia.
Politik
luar negeri Amerika Serikat dirumuskan berdasarkan atas pertimbangan kondisi
domestik dan internasional. Keputusan luar negeri merupakan kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah secara utuh langsung ataupun tidak langsung representative
harus melibatkan kepentingan dari berbagai pihak, terutama kelompok-kelompok
yang dianggap mewakili masyarakat secara menyeluruh. Proses pembuatan kebijakan
luar negri Amerika Serikat tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan eksekutif
saja, tetapi masih ada lembaga-lembaga lain yang terkait didalamnya seperti
peran anggota Kongres dan kelompok kepntingan (interest group) serta
partai politik. Tetapi pada real politiknya, tetap saja presiden dan kongres
memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses pengambilan keputusan.
Secara
umum ada empat kelompok yang sangat berpengaruh bagi pengambilan kebijakan luar
negeri Amerika antara lain adalah:
1.
Kepentingan
nasional
2.
Partai
politik
3.
Kelompok
kepentingan
4.
Media
massa
Dalam suatu negara pasti terdapat
birokrasi yang secara tidak langsung membantu fungsi pemerintahan, sehingga
birokrasi ini cukup berperan dalam pengambilan keputusan politik luar negeri.
Sebagai contoh adalah di Amerika dibentuk suatu badan mengenai keamanan
nasionalnya yang dinamakan National Security Council (NSC). NSC ini
berperan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah Amerika Serikat
mengenai kondisi maupun persepsi keamanan bagi Amerika Serikat. Secara tidak langsung,
badan ini memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika
Serikat yang menyangkut hal keamanan.
Dalam bidang ekonomi,
internasionalisasi kepentingan AS dilakukan dengan memuat suatu tatanan ekonomi
internasional dengan seperangkat organisasinya seperti IMF, Bank Dunia, dan
WTO. Langkah paling penting dilakukan AS adalah mengubah sistem mata uang dunia
dengan menjadikan dolar sebagai standar untuk menilai mata uang yang
berbeda-beda. Perdagangan bebas juga menjadi program utama dari WTO yang
pembentukannya dipelopori AS.
Kesimpulan
Kebijakan luar
negeri dibuat atas dasar pertimbangan kondisi dalam negeri dan juga luar negeri
Amerika. Keputusan luar negeri merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
secara utuh langsung ataupun tidak langsung representative harus melibatkan
kepentingan dari berbagai pihak, terutama kelompok-kelompok yang dianggap
mewakili masyarakat secara menyeluruh. Proses pembuatan kebijakan luar negri
Amerika Serikat tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan eksekutif saja, tetapi
masih ada lembaga-lembaga lain yang terkait didalamnya. Presiden Amerika
Serikat hanya berkuasa penuh sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan
urusan pemerintah (eksekutif), selebihnya presiden harus mendapatkan persetujuan
atau sepengatahuan senat Amerika Serikat, seperti apabila seorang presiden
menginginkan menandatangani sebuah perjanjian dengan negara lain, maka harus
mendapatkan persetujuan senat sebesar 2/3 senator yang hadir dalam siding
tersebut. Demikian pula dalam hal pengangkatan para duta besar, pembantu umum,
dan konsul.
Referensi
Targonski,
Rosalie. 1989. Garis Besar Pemerintahan
Amerika Serikat. Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar
Negeri Amerika Serikat.
Perwita,
Anak Agung Banyu dan Yanyan, Mochammad Yani. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosda
Karya.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar
Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
No comments:
Post a Comment