Pendahuluan
Pasal 1
Konstitusi memberikan kekuasaan legislatif pemerintah federal kepada suatu
Kongres yang di bagi menjadi dua dewan, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan
Rakyat. Anggota Senat Terdiri dari dua perwakilan dari tiap negara bagian
sesuai dengan ketentuan UUD. Jumlah anggotanya saat ini 100 orang. Keanggotan
di DPR (House of Representative) berdasarkan
pada jumlah penduduk dari tiap negara bagian, maka dari itu tidak disebutkan
secara terperinci dalam konstitusi. Jumlah anggotanya saat ini ada 435 orang. Konstitusi Amerika Serikat memberikan
seluruh kekuasaan legislatif dari pemerintah federal dalam Kongres. Kekuasaan
kongres dibatasi kepada yang disebutkan dalam Konstitusi, seluruh kekuasaan
lain diberikan kepada negara bagian dan masyarakat.
Kongres : Organisasi Dan Kekuasaannya
Konstitusi
memberi syarat bahwa anggota Senat Amerika harus berusia minimum 30 tahun,
sudah menjadi warga negara Amerika sedikitnya selama sembilan tahun, dan
berdomisili di negara bagian yang memilih mereka. Anggota DPR harus berusia
minimum 25 tahun, telah menjadi warga negara sedikitnya tujuh tahun. Dan
berdomisili di negara bagian yang memilih mereka. Tiap negara bagian boleh
memberikan syarat tambahan untuk pemilihan anggota Kongres, tetapi Konstitusi
memberi kuasa kepada setiap Dewan untuk menetapkan kualifikasi para anggotanya.
Jumlah
keseluruhan anggota DPR ditentukan oleh Kongres. Jumlah dibagi berdasarkan
jumlah penduduk tiap negara bagian. Terlepas dari itu, berdasarkan UUD, tiap
negara bagian dijamin paling sedikit satu anggota DPR. Senator dipilih dalam pemilihan di seluurh negara
bagian yang di selenggarakan pada rahun-tahun genap. Masa jabatan Senat adalah
enam tahun, dan setiap dua tahun sepertiga anggota Senat mencalonkan diri dalam
pemilu. Karena itu, dua pertiga anggota Senat meruapakan orang-orang yang
berpengalaman dalam bidang hukum perundang-undangan di tingkat nasional.
- Wewenang Kongres
Wewenang
Kongres yang luas dapat diuraikan secara rinci di pasal I dari Konstitusi:
- Mengadakan dan memungut pajak
- Meminjam uang untuk keuangan rakyat
- Membuat undang-undang dan peraturan-peraturan untuk mengatur perdagangan di antara negara-negara bagian dan dengan negara-negara asing.
- Membuat peraturan-peraturan yang seragan untuk naturalisasi (perwarganegaraan) warga asing
- Membuat mata uang, mencantumkan nilainya, dan menangani hukuman untuk para pemalsu uang
- Menetapkan standar untuk bobot dan langkah-langkah atau tindakan
- Membentuk undang-undang kepailitan bagi negara secara keseluruhan
- Mendirikan kantor-kantor pos dan jalur pos
- Mengeluarkan hak-hak paten dan hak cipta
- Menghukum pelaku pembajakan
- Menyatakan perang
- Meningkatkan dan mendukung militer/tentara
- Membentuk Angkatan Laut
- Mengerahkan wajib militer untuk menegakkan undang-undang federal, menekan pelanggaran hukum atau melawan invasi
- Membuat semua undang-undang ditempatkan di pusat pemerintahan (Washington D.C)
- Membuat semua undang-undang menjadi penopang ditegakkannya Konstitusi
Beberapa
wewenang ini sekarang sudah ketinggalan jaman, tetapi masih tetap di pakai.
Amandemen ke-10 mengatur batas-batas yang jelas mengenai wewenang Kongres
dengan cara menetapkan bahwa kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada
pemerintah nasional akan menjadi wewenang negara bagian atau rakyat. Salah satu
fungsi non-legislatif terpenting Kongres adalah wewenang untuk melakukan
investigasi atau penyelidikan. Wewenang ini biasanya didelegasikan ke komisi,
baik komisi tetap, komisi khusus, maupun komisi gabungan yang terdiri dari
anggota kedua dewan. Kongres merupakan lembaga yang bersifat setara bukan
hirarki. Wewenang bukan dari atas ke bawah, seperti di perusahaan, tetapi
datang dari arah mana saja. Hanya ada sedikit saja kekuasaan terpusat, karena
wewenang untuk menghukum atau meberi penghargaan sangat kecil. Kebijakan
Kongres dibuat dengan cara melakukan pergantian koalisi yang bisa berbeda-beda
dari persoalan satu ke persoalan lain.
- Wewenang DPR dan Senat
Setiap
Dewan Kongres mempunyai wewenang untuk mengajukan perundang-undangan pada
segala masalah, kecuali kenaikan penghasilan, yang harus datang dari Dewan
Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, setiap dewan perwakilan boleh
memberikan suara menentang terhadap usulan undang-undang yang diajukan dewan
perwakilan yang satunya. Senat boleh tidak menyetujui rancangan penghasilan DPR
(atau rancangan apa saja) atau mengajukan amandemen tambahan yang bisa mengubah
sifat rancangan tersebut. Bila ini terjadi, sebuah panitia konferensi dibentuk
(yang anggotanya berasal dari kedua dewan) untuk memutuskan jalan tengah yang
bisa diterima kedua belah pihak. Sebelum rancangan tersebut dijadikan UU.
Senat
juga punya wewenang khusus yang hanya diperuntukkan bagi mereka, termasuk
wewenang untuk memastikan pengangkatan para pejabat tinggi dan duta besar oleh
presiden dan pemerintah federal, juga wewenang untui mengesahkan semua
perjanjian dengan cara dua (2/3) dari pemberian suara (hak memilih). Pokoknya,
suara negatif dari Senat bisa membatalkan tindakan eksekutif. Senat sepenuhnya
setara kedudukannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan bukan merupakan
"majelis peninjauan" keputusan, seperti halnya dengan majelis tinggi dalam
sistem legislatif dua kamar di banyak negara. Namun ada sejumlah kekuasaan
khusus yang diberikan kepada satu majelis saja. Di satu pihak, nasihat dan
persetujuan Senat dibutuhkan untuk pengangkatan pejabat eksekutif dan
posisi yudikatif
tingkat tinggi oleh presiden dan untuk mengesahkan perjanjian.
Di pihak lain, rancangan undang-undang untuk meningkatkan pendapatan hanya
boleh diajukan oleh DPR saja. Dalam hal impeachment
pejabat negara, Dewan punya hak tunggal untuk mengajukan tuduhan mengenai
penyelewengan yang bisa menyebabkan terjadinya persidangan impeachment. Senat mempunyai wewenang tunggal untuk mengadili kasus
impeachment dan menentukan apakah
pejabat yang bersangkutan bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, pejabat
tersebut dipecat dari jabatannya. Konstitusi menetapkan bahwa wakil presiden
menjadi ketua Senat. Pada awal masa kerja Kongres, para anggota partai politik
memilih ketua fraksi dan pejabat-pejabat lain untuk menangani jalannya
pembuatan undang-undang.
- Komisi dalam Kongres
Salah
satu ciri utama Kongres adalah peran dominan komisi-komisi dalam proses kerjaan
mereka. Komisi telah memegang peran penting melalui sebuah evolusi, bukan
karena rancangan undang-undnag karena Konstitusi sendiri tidak membuat
ketetapan bagi keberadaan mereka. Saat ini, Senat mempunyai 17 komisi tetap,
DPR mempunyai 19 komisi. Tiap komisi mengkhususkan diri pada bidang khusus
pembuatan perundang-undnagan: urusan luar negeri, pertahanan, perbankan,
pertanian, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya. Hampir setiap RUU yang
diajukan harus melalui suatu komisi untuk mempelajari dan memberikan
rekomendasi.
Kesimpulan
Pada awal masa
kerja Kongres, para anggotta partai politik memilih ketua fraksi dan
pejabat-pejabat lain untuk menangani jalannya pembuatan undang-undnag. Para
pejabat ini bersama dengan ketua dewan dan ketua komisi akan sangat
mempengaruhi pembuatan undang-undang tersebut. Berbeda dengan sistem
parlementer Eropa, penyeleksian dantindak tanduk para pembuat undang-undnag
tidak ada kaitannya dengan peraturan kedisiplinan partai. Tiap partai politik
besar di Amerika merupakan koalisi dari organisasi lokal dan negara bagian yang
bergabung sebagai partai nasional Partai Republik atau partai Demokrat selama
pemilihan presiden setiap empat tahun. Jadi para anggota Kongres berhutang budi
pada pemilihan lokal atau negara bagian, bukan karena kepemimpinan nasional
partai ataupun rekan kerja di Kongres. Walhasil, sikap legislatif para wakil
rakyat dan senator cenderung bersifat individualistis dan khas, mencerminkan
keragaman para pemilih dan kebebasan yang berasal dari adanya pemilih yang
setia. Oleh karena itu Kongres merupakan lembaga yang bersifat setara bukan
hirarki.
Referensi
Targonski,
Rosalie. 1989. Garis Besar Pemerintahan Amerika
Serikat. Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri
Amerika Serikat.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat
No comments:
Post a Comment