Friday 5 October 2012

DAMPAK KEMUNCULAN KELAS KAPITALIS BARU TERHADAP DIPLOMASI INDONESIA

Pendahuluan
            Harus diakui bahwa orde baru di bawah pimpinan Soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang. Untuk menjaga stabilitas politiknya Soeharto menempatkan peran ganda ABRI yaitu yang berpean dalam hankam dan juga sosial. Perimbangan pengangkatan wakil TNI/Polri di lembaga legislatif bukan politik semata, tetapi lebih didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.
  1. Birocratic Capitalism dan Diplomasi Indonesia
Pembangunan yang menjadi ikon pemerintahan Orde Baru di sisi lain ternyata menciptakan kelompok masyarakat yan terpinggirkan (marginalisasi sosial). Di pihak lain, pembangunan di masa orde baru menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat dengan KKN (korupsi, Kolusi, Nepotisme). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
Di bidang politik, pemerintah orde baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia.pada masa orde baru, Golkar menjadi mesin politik guna mencapai stabilitas yang diinginkan. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Hal ini terlihat dalam setiap pemilihan presiden melalui lembaga MPR, Soeharto selalu terpilih. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk kehidupan politik. Kejanggalan dan ketidakberesan tersebut merugikan rakyat. Banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Hal ini terjadi karena demokratisasi dibangun melalui KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Segala produk kebijakan ekonomi dan politik selama Orde Baru teramat birokratis, tidak demokratis dan cenderung KKN.
Pada masa orde baru, Soeharto lebih berusaha untuk melakukan politik luar negeri yang lebih mencerminkan image dan pandangan yang baik tentang dirinya. Dengan adanya dukungan serta kestabilitas politik luar negeri maka akan mendukung secara tidak langsung bagi tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Pada masa orde baru semua kegiatan masyarakat di atur dan juga dikontrol oleh birokrasi, selain itu birokrasi juga merupakan satu-satunyay lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan politik secara mandiri. Segala bentuk pembuatan kebijakan pemerintah bersifat birokrasi. Seperti contohnya kebijakan dalam hal pembangunan atau PELITA yang direncanakan oleh rezim Orde Baru. Pembangunan pelita sangat bergantung kepada tehnokrat yang duduk di kursi birokrasi. Oleh karena itu segala jenis kebijakan lebih mengarah kepada bagaimana jalannya sistem birokrasi dan bagaimana tehnokrat bakerja dalam hal tersebut.
Pada masa orde baru, birokrasi diciptakan dengan dua tujuan utama yaitu sebagai penumbuhan aparat negara yang kuat dan sebagai penambahan pengawasan yang bersifat birokratis. Namun akhirnya, hasilnya adalah birokrasi pada masa orde baru lebih menciptakan bahwa birokrasi adalah merupakan alat negara dan sekaligus juga sebagai alat kekuasaan yang kuat sehingga menciptakan pemerintahan yang totalitarian  dan tersentralisasi. Selain itu, birokrasi orde baru juga merupakan birokrasi kapitalisme, yang mana birokrat berperan sebagai pelaku aktif dari aktivitas bisnis. Pada masa itu, Soeharto membuka peluang sebesar-besarnya bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan juga bagi kalangan dan kelompok politik birokrasi yang ingin mendirikan usaha untuk memperkaya dirinya. Namun yang terjadi adalah, kemudahan akses bagi para pengusaha tidak merata, yang mendapatkan kemudahan hanyalah bagi kalangan yang dekat dengan pemerintah. Sehingga pada masa ini praktik KKN tidak bisa dielakkan.
  1. Military capitalism dan Diplomasi Indonesia
Pada masa Orde baru, yang berperan penuh tidak hanya birokrasi dan juga presiden dan Golkar tetapi juga golongan militer atau ABRI. Pada masa orde baru dwifungsi ABRI telah berkembang menjadi kekaryaan. Peran kekaryaan ABRI semakin masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. ABRI hadir pada semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang-bidang yang seharusnya masyarakat berperan lebih besar, ternyata diisi personal dari TNI dan POLRI hal ini dapat dilihat pada jabatan lurah, bupati, walikota dan gubernur pada zaman orde baru diduduki oleh militer. Dunia bisnis pun tak luput dari intervensi TNI/POLRI.
Untuk mempertahankan eksistensinya Soeharto menggunakan militer sebagai alat untuk menjaga ketertibaban, keamanan dan juga undang-undang. Oleh karena itu tidak ada pihak yang berani menentang kebijakan presiden karena dalam hal ini militer bertindak sebagai penegak hukum. Pada masa Orde Baru, format keterlibatan militer muali berubah. Militer juga melihat peran mereka dalam kaitannya dengan fungsi ekonomi mereka. Militer melihat bahwa kehadiran fisiknya dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas nasional dan bahkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pembentukan unit-unit bisnis dengan skala besar. Terjadi perubahan, dari semata-mata upaya mencari uang untuk diri sendiri. Sebenarnya militer telah berperan sejak dulu sejak masa orde lama mengenai masalah bisnis kapitalisme, namun militer memiliki masa yang sangat keemasan pada masa orde baru. Masuknya kekuasaan dan peran militer dalam bidang yang seharusnya dikuasai oleh sipil seperti dalam hal birokrasi dan kebijakan pembangunan telah membuat militer akhirnya memiliki kontrol dan kekuasaan yang besar terhadap pemerintah. Banyak dari perwira militer yang melakukan ekspansi ekonomi melalui pengelolaan berbagai macam bidang usaha dan dengan berbagai kemudahan yang mereka dapatkan. Dengan hal ini mereka dapat melakukan dominasi ekonomi mereka, yang mana pada akhirnya akan menciptakan kapitalis birokrat militer di Indonesia.  
Angkatan darat merupakan elemen penting bagi pelaksanaan bisnis militer pada masa orde baru. Contohnya adalah bahwa salah satu perwira dari angkatan darat menguasai dan memiliki kontrol atas ekspor minyak Indonesia saat itu. Dwifungsi ABRI telah menjadikan mereka memiliki peran dan fungsi ganda. Di sisi lain berfungsi dalam hal sosial ekonomi dan sisi lain juga berperan sebagai sosial politik di Indonesia. Hal itu juga tidak terlepas dari peran Presiden Soeharto yang mana juga berasal dari kalangan militer Indonesia. Dengan menggunakan kekuasaaan dan jabatan, birokrat militer berusaha untuk mengambil keuntungan dari setiap investasi asing yang ada. Keuntungan tersebut digunakan untuk memperkuat kekuasaan birokrat militer itu sendiri. Mereka selalu berusaha untuk menciptakan stabilitas nasional untuk menjaga investasi asing, sementara para investor tersebut memberikan keuntungan kepada para birokrat militer akan hal tersebut.
Terjadinya gabungan antara teknokrat asing dan juga pemodal asing telah menjadikan mereka mendapatkan untung yang sangat besar di Indonesia dalam bisnis mereka, dan ini juga karena militer melakukan perlindungan penuh terhadap kinerja mereka selama rezim Orde Baru berkuasa, superioritas militer atas sipil di masa Orde Baru ini membuat mereka seperti tidak ada hambatan dalam melakukan kebijakan ekonomi dan penguasaan terhadap birokrasi negara, karena mereka juga bermain dalam partai politik.

Kesimpulan
            Pada masa orde baru, birokrasi diciptakan dengan dua tujuan utama yaitu sebagai penumbuhan aparat negara yang kuat dan sebagai penambahan pengawasan yang bersifat birokratis. Selain itu, birokrasi orde baru juga merupakan birokrasi kapitalisme, yang mana birokrat berperan sebagai pelaku aktif dari aktivitas bisnis. Untuk mempertahankan eksistensinya Soeharto menggunakan militer sebagai alat untuk menjaga ketertibaban, keamanan dan juga undang-undang. Pada masa orde baru dwifungsi ABRI telah berkembang menjadi kekaryaan. ABRI hadir pada semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Dunia bisnis pun tak luput dari intervensi TNI/POLRI. Militer melihat bahwa kehadiran fisiknya dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas nasional dan bahkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pembentukan unit-unit bisnis dengan skala besar. Dan pada akhirnya intervensi militer tersebut menciptakan kapitalis birokrat militer di Indonesia.

Referensi
Mustopo, M. Habib. 2007. Sejarah: SMA Kelas XII Program IPS. Jakarta: Yudhistira.

No comments:

Post a Comment