Pendahuluan
Harus diakui
bahwa orde baru di bawah pimpinan Soeharto telah berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang. Untuk
menjaga stabilitas politiknya Soeharto menempatkan peran ganda ABRI yaitu yang
berpean dalam hankam dan juga sosial. Perimbangan pengangkatan wakil TNI/Polri
di lembaga legislatif bukan politik semata, tetapi lebih didasarkan pada fungsi
stabilisator dan dinamisator.
- Birocratic Capitalism dan Diplomasi Indonesia
Pembangunan
yang menjadi ikon pemerintahan Orde Baru di sisi lain ternyata menciptakan
kelompok masyarakat yan terpinggirkan (marginalisasi sosial). Di pihak lain,
pembangunan di masa orde baru menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat
dengan KKN (korupsi, Kolusi, Nepotisme). Pembangunan hanya mengutamakan
pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang
demokratis dan berkeadilan. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
tetapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
Di
bidang politik, pemerintah orde baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi
yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia.pada masa orde baru, Golkar menjadi
mesin politik guna mencapai stabilitas yang diinginkan. Sistem perwakilan
bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah
kekuasaan secara sepihak. Hal ini terlihat dalam setiap pemilihan presiden
melalui lembaga MPR, Soeharto selalu terpilih. Otoritarianisme merambah segenap
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk kehidupan
politik. Kejanggalan dan ketidakberesan tersebut merugikan rakyat. Banyak wakil
rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang
diwakilinya. Hal ini terjadi karena demokratisasi dibangun melalui KKN
(Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Segala produk kebijakan ekonomi dan politik
selama Orde Baru teramat birokratis, tidak demokratis dan cenderung KKN.
Pada
masa orde baru, Soeharto lebih berusaha untuk melakukan politik luar negeri
yang lebih mencerminkan image dan pandangan yang baik tentang dirinya. Dengan
adanya dukungan serta kestabilitas politik luar negeri maka akan mendukung
secara tidak langsung bagi tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Pada
masa orde baru semua kegiatan masyarakat di atur dan juga dikontrol oleh
birokrasi, selain itu birokrasi juga merupakan satu-satunyay lembaga yang dapat
melaksanakan kegiatan politik secara mandiri. Segala bentuk pembuatan kebijakan
pemerintah bersifat birokrasi. Seperti contohnya kebijakan dalam hal
pembangunan atau PELITA yang direncanakan oleh rezim Orde Baru. Pembangunan
pelita sangat bergantung kepada tehnokrat yang duduk di kursi birokrasi. Oleh
karena itu segala jenis kebijakan lebih mengarah kepada bagaimana jalannya
sistem birokrasi dan bagaimana tehnokrat bakerja dalam hal tersebut.
Pada
masa orde baru, birokrasi diciptakan dengan dua tujuan utama yaitu sebagai
penumbuhan aparat negara yang kuat dan sebagai penambahan pengawasan yang
bersifat birokratis. Namun akhirnya, hasilnya adalah birokrasi pada masa orde
baru lebih menciptakan bahwa birokrasi adalah merupakan alat negara dan
sekaligus juga sebagai alat kekuasaan yang kuat sehingga menciptakan
pemerintahan yang totalitarian dan
tersentralisasi. Selain itu, birokrasi orde baru juga merupakan birokrasi
kapitalisme, yang mana birokrat berperan sebagai pelaku aktif dari aktivitas
bisnis. Pada masa itu, Soeharto membuka peluang sebesar-besarnya bagi investor
asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan juga bagi kalangan dan
kelompok politik birokrasi yang ingin mendirikan usaha untuk memperkaya
dirinya. Namun yang terjadi adalah, kemudahan akses bagi para pengusaha tidak
merata, yang mendapatkan kemudahan hanyalah bagi kalangan yang dekat dengan
pemerintah. Sehingga pada masa ini praktik KKN tidak bisa dielakkan.
- Military capitalism dan Diplomasi Indonesia
Pada
masa Orde baru, yang berperan penuh tidak hanya birokrasi dan juga presiden dan
Golkar tetapi juga golongan militer atau ABRI. Pada masa orde baru dwifungsi
ABRI telah berkembang menjadi kekaryaan. Peran kekaryaan ABRI semakin masuk ke
dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. ABRI hadir pada semua
sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang-bidang yang seharusnya
masyarakat berperan lebih besar, ternyata diisi personal dari TNI dan POLRI hal
ini dapat dilihat pada jabatan lurah, bupati, walikota dan gubernur pada zaman
orde baru diduduki oleh militer. Dunia bisnis pun tak luput dari intervensi TNI/POLRI.
Untuk
mempertahankan eksistensinya Soeharto menggunakan militer sebagai alat untuk
menjaga ketertibaban, keamanan dan juga undang-undang. Oleh karena itu tidak
ada pihak yang berani menentang kebijakan presiden karena dalam hal ini militer
bertindak sebagai penegak hukum. Pada masa Orde Baru, format keterlibatan
militer muali berubah. Militer juga melihat peran mereka dalam kaitannya dengan
fungsi ekonomi mereka. Militer melihat bahwa kehadiran fisiknya dibutuhkan
untuk menciptakan stabilitas nasional dan bahkan ikut mendorong pertumbuhan
ekonomi dengan pembentukan unit-unit bisnis dengan skala besar. Terjadi
perubahan, dari semata-mata upaya mencari uang untuk diri sendiri. Sebenarnya
militer telah berperan sejak dulu sejak masa orde lama mengenai masalah bisnis
kapitalisme, namun militer memiliki masa yang sangat keemasan pada masa orde
baru. Masuknya kekuasaan dan peran militer dalam bidang yang seharusnya
dikuasai oleh sipil seperti dalam hal birokrasi dan kebijakan pembangunan telah
membuat militer akhirnya memiliki kontrol dan kekuasaan yang besar terhadap
pemerintah. Banyak dari perwira militer yang melakukan ekspansi ekonomi melalui
pengelolaan berbagai macam bidang usaha dan dengan berbagai kemudahan yang
mereka dapatkan. Dengan hal ini mereka dapat melakukan dominasi ekonomi mereka,
yang mana pada akhirnya akan menciptakan kapitalis birokrat militer di
Indonesia.
Angkatan
darat merupakan elemen penting bagi pelaksanaan bisnis militer pada masa orde
baru. Contohnya adalah bahwa salah satu perwira dari angkatan darat menguasai
dan memiliki kontrol atas ekspor minyak Indonesia saat itu. Dwifungsi ABRI
telah menjadikan mereka memiliki peran dan fungsi ganda. Di sisi lain berfungsi
dalam hal sosial ekonomi dan sisi lain juga berperan sebagai sosial politik di
Indonesia. Hal itu juga tidak terlepas dari peran Presiden Soeharto yang mana
juga berasal dari kalangan militer Indonesia. Dengan menggunakan kekuasaaan dan
jabatan, birokrat militer berusaha untuk mengambil keuntungan dari setiap
investasi asing yang ada. Keuntungan tersebut digunakan untuk memperkuat
kekuasaan birokrat militer itu sendiri. Mereka selalu berusaha untuk
menciptakan stabilitas nasional untuk menjaga investasi asing, sementara para
investor tersebut memberikan keuntungan kepada para birokrat militer akan hal
tersebut.
Terjadinya
gabungan antara teknokrat asing dan juga pemodal asing telah menjadikan mereka
mendapatkan untung yang sangat besar di Indonesia dalam bisnis mereka, dan ini
juga karena militer melakukan perlindungan penuh terhadap kinerja mereka selama
rezim Orde Baru berkuasa, superioritas militer atas sipil di masa Orde Baru ini
membuat mereka seperti tidak ada hambatan dalam melakukan kebijakan ekonomi dan
penguasaan terhadap birokrasi negara, karena mereka juga bermain dalam partai
politik.
Kesimpulan
Pada masa orde
baru, birokrasi diciptakan dengan dua tujuan utama yaitu sebagai penumbuhan
aparat negara yang kuat dan sebagai penambahan pengawasan yang bersifat
birokratis. Selain itu, birokrasi orde baru juga merupakan birokrasi
kapitalisme, yang mana birokrat berperan sebagai pelaku aktif dari aktivitas
bisnis. Untuk mempertahankan eksistensinya Soeharto menggunakan militer sebagai
alat untuk menjaga ketertibaban, keamanan dan juga undang-undang. Pada masa
orde baru dwifungsi ABRI telah berkembang menjadi kekaryaan. ABRI hadir pada
semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Dunia bisnis pun tak luput dari
intervensi TNI/POLRI. Militer melihat bahwa kehadiran fisiknya dibutuhkan untuk
menciptakan stabilitas nasional dan bahkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi
dengan pembentukan unit-unit bisnis dengan skala besar. Dan pada akhirnya
intervensi militer tersebut menciptakan kapitalis birokrat militer di Indonesia.
Referensi
Mustopo, M.
Habib. 2007. Sejarah: SMA Kelas XII
Program IPS. Jakarta: Yudhistira.
http://macheda.blog.uns.ac.id/2011/07/19/bisnis-militer-pada-masa-orde-baru-1970-1998/
[diakses pada 6 Mei 2012]
No comments:
Post a Comment