DIPLOMASI INDONESIA DALAM RANGKA REGIONALISME EKONOMI : ASEAN, APEC, AFTA

Pendahuluan

Munculnya regionalisme telah menghadirkan banyak perdebatan terkait perdagangan internasional. Banyak kalangan yang menilai bahwa regionalisme telah melanggar perinsip-perinsip pasar bebas yang tentunya akan menimbulkan ketimpangan ekonomi. Namun di sisi lain bagi negara-negara yang tergabung dalam organisasi regional, regionalisme merupakan jalan keluar untuk dapat terhindar dari persaingan pasar dunia yang tidak seimbang.

Indonesia dan ASEAN

Untuk memahami kekuatan yang mendasari ASEAN, itu jelas penting untuk menganalisis sikap dan kebijakan negara-negara anggota terhadap asosiasi tersebut. Analisis ASEAN sebagai satu aspek dari kebijakan luar negeri Indonesia sangat penting, mengingat fakta bahwa Indonesia menempati posisi khusus dalam asosiasi tersebut. ASEAN merupakan prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia, karena negara-negara ASEAN merupakan lingkaran terdalam dari lingkaran-lingkaran konsentris pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pendekatan lingkaran-lingkaran konsentris menegaskan besarnya pengaruh lingkungan eksternal terdekat terhadap situasi domestik Indonesia. Oleh karena itu, terciptanya kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai, dan kondusif, serta terjalinnya hubungan harmonis dengan negara-negara di Asia Tenggara dirasakan sangat penting dan merupakan modal dasar pembangunan nasional Indonesia.

Salah satu bentuk keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia di ASEAN adalah Indonesia menjadi tempat pembuatan pupuk seASEAN, tepatnya di Aceh yg nntinya akan digunakan negara-negara ASEAN, otomatis Indonesia mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Peranan ASEAN untuk Indonesia,sejak awal berdirinya ASEAN, Indonesia telah mempromosikan suatu bentuk kehidupan masyarakat regional di Asia Tenggara yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan.

Indonesia dan APEC

Indonesia memandang APEC sebagai salah satu dari empat jembatan di samping UN, WTO dan ASEAN, yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi era globalisasi. Sebagai anggota ekonomi yang masih berkembang melalui APEC, Indonesia berharap akan dapat mengejar ketinggalan dalam pembangunan ekonominya dan dapat menjadi mitra kerja sama yang sejajar dengan anggota ekonomi maju. Pada gilirannya Indonesia juga akan dapat mengamankan posisi dan kepentingan nasionalnya di dalam sistem ekonomi dunia yang bebas dan terbuka.

APEC dengan karakteristik kerja samanya yang dilakukan melalui proses konsultasi, memberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar kepada Indonesia dalam menyepakati komitmen yang akan dilakukan, dibandingkan dengan proses dalam WTO, dimana proses kesepatakannya dilaksanakan melalui negosiasi. Dengan fleksibilitas ini, Indonesia dapat memberikan komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif bagi liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi sesuai dengah tingkat pembangunan dan situasi ekonomi dalam negeri, tanpa harus mengikuti langkah-langkah yang dipaksakan oleh ekonomi maju. Salah satu pilar APEC, yaitu fasilitas perdagangan dan investasi secara langsung akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha di kawasan, khususnya bagi Indonesia, mengingat langkah-langkah yang diambil olehi setiap ekonomi dalam Rencana Aksi Individual masing-masing seperti pemotongan tarif bea masuk, secara umum akan memberikan kemudahan bagi ekspor Indonesia kepasar anggota ekonomi lainnya. Kerja sama dalam APEC secara garis besar akan juga dapat memperluas jaringan usaha dan kemitraan, khususnya bagi usaha kecil dan menengah.

Salah satu kepentingan Indonesia yang utama dalam APEC adalah untuk mengamankan posisi Indonesia dalam sistem ekonomi internasional yang bebas dan terbuka. Untuk mengamankan kepentingan Indonesia tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: selalu berusaha agar ekonomi maju dan berkembang dalam APEC tetap sejajar dan saling mengisi, usaha-usaha untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan teknik guna mempersempit jurang perbedaan ekonomi di antara anggota-anggota APEC perlu terus di lanjutkan, dan perlu diwaspadai usaha-usaha untuk memasukkan isu-isu baru yang tidak berhubungan dengan ekonomi dalam kerja sama APEC, misalnya demokrasi, HAM dan sebagainya.

Indonesia dan AFTA

Kerjasama AFTA bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk ASEAN di pasar dunia dan menciptakan pasar seluas-luasnya untuk menstimulus peningkatan FDI (Foreign Direct Investment) di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini pada awalnya hanya beranggotakan enam negara yaitu Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Tetapi pada perkembangannya, AFTA memperluas keanggotaanya dengan masuknya anggota baru yaitu Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), serta Kamboja (1999). Sehingga jumlah keseluruhan anggota AFTA menjadi 10 negara.

Dalam menghadapi AFTA, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN masih memiliki beberapa kendala yang menunjukan ketidaksiapan dalam menghadapi AFTA, diantaranya adalah; dari segi penegakan hukum, sudah diketahui bahwa sektor itu termasuk buruk di Indonesia. Jika tak ada kepastian hukum, maka iklim usaha tidak akan berkembang baik, yang mana hal tersebut akan menyebabkana biaya ekonomi tinggi yang berpengaruh terhadap daya saing produk dalam pasar internasional.  Selain menghadapi berbagai persoalan, AFTA jelas juga membawa sejumlah keuntungan. Pertama, barang-barang yang semula diproduksi dengan biaya tinggi akan bisa diperoleh konsumen dengan harga lebih murah. Kedua, sebagai kawasan yang terintegrasi secara bersama-sama, kawasan ASEAN akan lebih menarik sebagai lahan investasi. Indonesia dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah mempunyai keunggulan komparatif. Namun, peningkatan SDM merupakan keharusan. Ternyata, kemampuan SDM Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Filipina atau Thailand.

Adanya AFTA telah memberikan kemudahan kepada negara-negara ASEAN untuk memasarkan produk-produk mereka di pasar ASEAN dibandingkan dengan negara-negara non-ASEAN. Untuk pasar Indonesia, kemampuan negara-negara ASEAN dalam melakukan penetrasi pasar Indonesia bahkan masih lebih baik dari China. Hal ini terlihat dari kenaikan pangsa pasar ekspor negara ASEAN ke Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pangsa pasar China di Indonesia.

Kesimpulan

ASEAN merupakan prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, terciptanya kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai, dan kondusif, serta terjalinnya hubungan harmonis dengan negara-negara di Asia Tenggara dirasakan sangat penting dan merupakan modal dasar pembangunan nasional Indonesia. Sementara itu di dalam APEC, Indonesia memandang APEC sebagai salah satu dari empat jembatan di samping UN, WTO dan ASEAN, yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi era globalisasi. Sebagai anggota ekonomi yang masih berkembang melalui APEC, Indonesia berharap akan dapat mengejar ketinggalan dalam pembangunan ekonominya dan dapat menjadi mitra kerja sama yang sejajar dengan anggota ekonomi maju. Salah satu kepentingan Indonesia yang utama dalam APEC adalah untuk mengamankan posisi Indonesia dalam sistem ekonomi internasional yang bebas dan terbuka. Di sisi lain ASEAN dan APEC, Indonesia juga harus menghadapi AFTA. Kerjasama AFTA bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk ASEAN di pasar dunia dan menciptakan pasar seluas-luasnya untuk menstimulus peningkatan FDI (Foreign Direct Investment) di kawasan Asia Tenggara. Dalam menghadapi AFTA, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN masih memiliki beberapa kendala yang menunjukan ketidaksiapan dalam menghadapi AFTA, diantaranya adalah; dari segi penegakan hukum. Namun di sisi lain juga ada keuntungan yang diperoleh Indonesia.

Referensi

Wibisono, Makarim. 2006. Tantangan Diplomasi Multilateral. Jakarta: LP3ES.

Wanandi, Jusuf. 2006. Global, Regional And National: Strategic And Linkages. Yogyakarta:CSIS

http://www.portal-hi.net/index.php/teori-teori-liberalisme/189-critical-review--regionalisme-ekonomiv