DOMINASI PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DIBIDANG POLITIK DAN EKONOMI

Pendahuluan

            Pada tanggal 23 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan tongkat kekuasaannya negara kepada Jenderal Soeharto selaku pengemban TAP MPRS No. IX tahun 1967. Paa tanggal 12 Mei 1967 Jenderal Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan penyerahan tongkat kekuasaan negara dan pelantikan Soeharto sebagai Pejabat presiden RI, secara formal telah berakhir masa kekuasaan Orde lama dan digantikan dengan Orde Baru.

A.    Integrasi Nasional dan Diplomasi

Pada hakikatnya orde baru bukan penyangkalan terhadap yang lama, tetapi lebih sebagai pembaharuan yang terkait dengan persoalan bangsa yang di nilai sangat kronis. Penataan yang baru tidak hanya di bidang tertentu tepai perubahan dan pembaharuan tatanan seluruh kehiduoan bangsa dan negara berdasarkan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, Orde Baru menjadi titik awal koreksi terhadap berbagai penyelewengan pada masa lampau dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Pemerintah Orde Baru menyadari sepenuhnya bahwa akibat konflik yang berkepanjangan penderitaan rakyat telah mencapai titik yang tertinggi. Kesejahteraan rakyat telah menjadi korban dan ambisi para petualang politik. Atas dasar kesadaran tersebut, maka pada awal orde baru stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjado prioritas utama.

Dalam periode ini, kebijakan luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus pada soal regionalisme. Para pemimpin Indonesai mehyadari pentingnya stabilitas regional yang dapat menjamin keberhasilan rencana  pmebangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman. Seperti halnya pada zaman Soekarno, Soeharto selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya.

B.     Stabilitas Nasional (Politik, Ekonomi dan Diplomasi)

Disadari oleh orde baru bahwa stabilitas politik adalah hal yang penting untuk ditegakkan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Pluralitas masyarakat Indonesia dapat menjadi sumber kerawanan bagi tercapainya stabilitas politik. Berbagai primordialisme dan berbagai politik aliran tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam rangka menghadapi pemilihan umum (pemilu) pada tanggal 23 mei 1970, presiden dengan surat keputusannya No. 34 telah menetapkan organisasi-organisasi yang dapat tampil sebagai peserta pemilu dan anggota DPR/DPRD yang diangkat. Ditetapkan bahwa organisasi politik yang dapat ikut pemilu adalah parpol yang pada saat pemilu sudah ada dan diakui mempunyai wakil DPR/DPRD.

Dalam kehidupan kepartaian pada tahun 1971, pemerintah melemparkan gagasan penyederhanaan parpol dengan melakukan pengelompokkan parpol. Misalnya, parpol islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti tergabung dalam kelompok Persatuan Pembangunan Partai-partai Nasionalis seperti Partai Katolik, Parkindo, PNI, dan IPKI tergabung dalam kelompok Demokrasi Pembangunan. Selain kedua kelompok tersebut ada pula kelompok Golongan Karya (Golkar) yang semula bernama Sekber Golkar. Pengelompokkan besar tersebut secara formal pula di lingkungan DPR dan MPR. Memasuki tahun 1973 parpol-parpol melakukan fusi. Kelompok persatuan pembangunan sejak 5 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok Demokrasi Pembangunan pada tanggal 10 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Di samping melakukan penyederhanaan partai politik, pemerintah orba melaksanakan indoktrinasi ideologi. Penyimpangan dan penyelewengan terhadap pancasila dan UUD 1945 telah melahirkan tragedi G-30-S/PKI. Orde baru sebagai tatanan kehiduoan berbangsa dan bernegara ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila harus menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Upaya lain yang ditempuh oleh orba untuk menciptakan stabilitas politik adalah dengan menempatkan peran ganda ABRI atau yang di kenal dengan dwifungsi ABRI.peran ganda itu adalah peran hankam dan sosial. Peran-peran ini dilandasi oleh pemikiran historis bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara.

Pada permulaan orde baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelematan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Arah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah orde baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan orde baru bertumpu pada program yabg dikenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu sebagai berikut:

a.       Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

c.       Stabilitas nasional yangs ehat dan dinamis.

Pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dilakukan orde baru secara periodek 5 tahunan yang disebut pelita (pembangunan lima Tahun). Yaitu sebagai berikut:

Pelita I (1969-1974): sasaran yang  hendak dicapai adalah tersedianya pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I menekankan pembangunan di bidang pertanian.

Pelita II (1974-1979): sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, perluasan kesempatan kerja, dan kesejahteraan rakyat.

Pelita III (1979-1984): sasaran yang hendak dicapai adalah tercapainya trilogi pembangunan.

Pelita IV (1984-1989): sasaran yang hendak dicapai adalah di bidang pertanian tercapainya swasembada pangan.

Pelita V (1989-1994): sasaran yang hendak dicapai adalah upaya peningkatan semua segi kehidupan bangsa.

Pelita VI (1994-1998 terjadi suksesi kepemimpinan): pemerintah menitikberatkan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Kesimpulan

Orde Baru menjadi titik awal koreksi terhadap berbagai penyelewengan pada masa lampau dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Pada masa ini stabilisasi politik dicapai melalui usaha dengan adanya dwifungsi ABRI, dan juga adanya pemilu. Selain itu juga dengan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal politik. Pancasila juga menjadi nilai budaya dan filosofis idiil bangsa Indonesia yang harus dihayati dn diamalkan segenap rakyat. Sementara itu stabilisasi ekonomi dicapai melalui Pelita (pembangunan lima tahun). Pelita merupakan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun). Selain itu kebijakan lainnya adalah dengan melaksanakan program trilogi pembangunan.

Referensi

Mustopo, M. Habib. 2007. Sejarah: SMA Kelas XII Program IPS. Jakarta: Yudhistira.