DIPLOMASI INDONESIA DALAM RANGKA REGIONALISME EKONOMI : ASEAN, APEC, AFTA

Pendahuluan

Munculnya regionalisme telah menghadirkan banyak perdebatan terkait perdagangan internasional. Banyak kalangan yang menilai bahwa regionalisme telah melanggar perinsip-perinsip pasar bebas yang tentunya akan menimbulkan ketimpangan ekonomi. Namun di sisi lain bagi negara-negara yang tergabung dalam organisasi regional, regionalisme merupakan jalan keluar untuk dapat terhindar dari persaingan pasar dunia yang tidak seimbang.

Indonesia dan ASEAN

Untuk memahami kekuatan yang mendasari ASEAN, itu jelas penting untuk menganalisis sikap dan kebijakan negara-negara anggota terhadap asosiasi tersebut. Analisis ASEAN sebagai satu aspek dari kebijakan luar negeri Indonesia sangat penting, mengingat fakta bahwa Indonesia menempati posisi khusus dalam asosiasi tersebut. ASEAN merupakan prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia, karena negara-negara ASEAN merupakan lingkaran terdalam dari lingkaran-lingkaran konsentris pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pendekatan lingkaran-lingkaran konsentris menegaskan besarnya pengaruh lingkungan eksternal terdekat terhadap situasi domestik Indonesia. Oleh karena itu, terciptanya kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai, dan kondusif, serta terjalinnya hubungan harmonis dengan negara-negara di Asia Tenggara dirasakan sangat penting dan merupakan modal dasar pembangunan nasional Indonesia.

DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI EKONOMI

Pendahuluan

            Saat ini, pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga internasional yang menentukan arah globalisasi ekonomi, seperti WTO, Bank Dunia, maupun IMF, disusun dan didominasi oleh kepentingan negara-negara maju. Dengan kenyataan ini, maka yang menjadi tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah mengubah tata kelola globalisasi, yaitu bagaimana memperkuat suara dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga keuangan internasional serta menentukan arah globalisasi.  Oleh karena itu Indonesia harus mampu dalam memanfaatkan dan juga mengambil peranpenting dalam mencapai posisi/strategi Indonesia dalam menghadapi globalisasi.

1. Diplomasi Indonesia Dalam Rangka GATT dan WTO

Latar belakang berdirinya World Trade Organization (WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia) tidak terlepas dari sejarah lahirnya International Trade Organization (ITO) dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Seusai Perang Dunia ke II, masyarakat internasional menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan. WTO merupakan satu – satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan – aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan.2 Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 tahun 1994.

PENGUATAN SEKTOR SWASTA (PRIVATE SECTOR) DALAM MENDUKUNG DIPLOMASI INDONESIA (1985-1995)

Pendahuluan

            Sektor swasta (Private Sector) mengalami perkembangan yang pesat sejak era Orde Baru. Pada masa Orde Baru para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional yang dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi Investor Asing, serta bantuan pinjaman. Soeharto sebagai presiden saat itu selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya.

1. Diplomasi Pembangunan

Pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada umumnya adalah pembangunan manusia Indonesia secara utuh dan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Arah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan Trilogi Pembangunan, yaitu sebagai berikut:

DAMPAK KEMUNCULAN KELAS KAPITALIS BARU TERHADAP DIPLOMASI INDONESIA

Pendahuluan

            Harus diakui bahwa orde baru di bawah pimpinan Soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang. Untuk menjaga stabilitas politiknya Soeharto menempatkan peran ganda ABRI yaitu yang berpean dalam hankam dan juga sosial. Perimbangan pengangkatan wakil TNI/Polri di lembaga legislatif bukan politik semata, tetapi lebih didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.

1. Birocratic Capitalism dan Diplomasi Indonesia

Pembangunan yang menjadi ikon pemerintahan Orde Baru di sisi lain ternyata menciptakan kelompok masyarakat yan terpinggirkan (marginalisasi sosial). Di pihak lain, pembangunan di masa orde baru menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat dengan KKN (korupsi, Kolusi, Nepotisme). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.

DOMINASI PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DIBIDANG POLITIK DAN EKONOMI

Pendahuluan

            Pada tanggal 23 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan tongkat kekuasaannya negara kepada Jenderal Soeharto selaku pengemban TAP MPRS No. IX tahun 1967. Paa tanggal 12 Mei 1967 Jenderal Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan penyerahan tongkat kekuasaan negara dan pelantikan Soeharto sebagai Pejabat presiden RI, secara formal telah berakhir masa kekuasaan Orde lama dan digantikan dengan Orde Baru.

A.    Integrasi Nasional dan Diplomasi

Pada hakikatnya orde baru bukan penyangkalan terhadap yang lama, tetapi lebih sebagai pembaharuan yang terkait dengan persoalan bangsa yang di nilai sangat kronis. Penataan yang baru tidak hanya di bidang tertentu tepai perubahan dan pembaharuan tatanan seluruh kehiduoan bangsa dan negara berdasarkan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, Orde Baru menjadi titik awal koreksi terhadap berbagai penyelewengan pada masa lampau dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

PERGESERAN DARI DIPLOMATIK PATRIOTIK KE DIPLOMASI PRAGMATISME RASIONAL (1965-1985)

Pendahuluan

            Pergesaran diplomasi Indonesi atelah berubah dari ptariotik menjadi diplomasi yang bersifat pragmatis. Artinya mulai tahun 1965 sejak orde lama jatuh Indonesia lebih mengutamakan diplomasi ke arah politik luar negeri yang lebih damai dan bukan lagi kepada konfrontasi seperti yang terjadi pada masa orde lama. Masa orde baru dikuasai oleh presiden Soeharto. Banyak terjadi pergeseran diplomasi pada masa ini dan sangat berbeda pada masa kekuasaan sebelumnya yaitu pada masa presiden Soekarno. Jika pada masa presiden Soekarno Indonesia lebih kepada blok timur maka pada masa presiden Soeharto Indonesia lebih kepada blok barat, dan terlihat bahwa Indonesia lebih mengarah kepada Liberalisme-Kapitalisme.

A.    Perubahan Orientasi Diplomasi (Akomodatif Terhadap Barat)

Pemberontakan G-30-S/P:KI telah mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan orde lama. Diawali oleh surat perintah sepuluh maret, orde baru pun lahir dan Soeharto sebagai pengemban Supersemar menjadi pucuk pimpinan pemerintahan orde baru. Masa orde lama pemerintahan Indonesia bisa dikatakan lebih banyak pro kepada blok timur dan ini tidak sesuai dengan politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Selain itu banyaknya pergolakan telah menyebabkan kekuasaan orde lama runtuh dan diganti dengan orde baru. Masa orde baru dimulai sejak tahun 1965 hingga tahun 1998.

DIPLOMASI PATRIOTIK INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN (1945-1965)

Pendahuluan

            Setelah proklamasi, kesibukan para pemimpin nasional adalah mengatur tatanan kenegaraan. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan beberapa sidang untuk membentuk kelengkapan negara. Selain itu juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pasca kemerdekaan namun Indonesia tetap berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia baik dengan diplomasi maupun gerilya dan aksi-aksi lainnya.

1. Pembentukan NKRI

Peristiwa proklamasi Indonesia awalnya diwarnai dengan adanya perdebatan antara golongan tua dan juga golongan muda, meskipun terdapat perdebatan yang cukup kuat namun mereka sama-sama menginginkan Indonesia merdeka dengan secepat-cepatnya. Namun perbedaannya adalah, golongan tua menginginkan proklamasi tanpa adanya pertumpahan darah dan oleh karena itu hal tersebut dapat dirundingkan dan didiplomasikan dengan pihak Jepang yang pada saat itu telah kalah perang. Akhirnya golongan muda menculik Soekarno dan membawanya ke rengasdengklok, mereka menganggap bahwa tindakan ini adalah tindakan patriotik mereka. Dan Soekarno pada saat itu merasa sangat kecewa pada mereka.

DIPLOMASI INDONESIA ERA PRA KEMERDEKAAN (MENJELANG KEMERDEKAAN)

Pendahuluan

            Era pra kemerdekaan ditandai dengan adanya perang dunia II. Pada saat itu Belanda yang sedang menguasai Indonesia terpaksa harus mundur karena negaranya juga sedang dikuasai oleh nazi Jerman. Tentara Belanda akhirnya berhasil diusir oleh tentara-tentara dari Jepang yang berusaha untuk menguasai Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Perang dunia II telah membuat Indonesia menjadi negar yang belum tentu arahnya apalagi pada saat itu Indonesia telah dikuasai oleh Jepang. Namun semangat untuk bebas dari penjajahan telah lama berusaha untuk dicapai oleh bangsa Indonesia.

1. Gerilya dan Diplomasi

Pada tahun 1942 di atas kekuasaan Jepang di Indonesia, Soekarno melakukan kesepakatan kepada Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer jepang untuk membantunya dalam perang dunia II. Pada tahun 1944 Saipan jatuh ke tangan Sekutu. Demikian juga dengan pasukan Jepang di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall yang berhasil dipukul mundur oleh pasukan sekut. Dengan demikian, seluruh garis pertahanan jepang di Pasifik sudah hancur dan bayang-bayang kekalahan Jepang mulai tampak.

DIPLOMASI INDONESIA ERA KOLONIALISME BARAT

Pendahuluan

            Kolonialisme berasal dari bahasa latin Coloni yang berarti penjajahan atau tanah permukiman. Kolonialisme juga dapat diambil pengertian sebagai suatu sistem dimana suatu negara menguasai negara lain baik itu berupa rakyat maupun sumber daya alam negara lain dengan maksud untuk mengeksploitasi namun tetap berhubungan dengan negara asalnya. Biasanya negara yang menjajah berusaha untuk mengeruk keuntungan dari negara koloni untuk memperkaya negaranya sehingga negaranya tidak mengalami kekurangan dalam hal-hal tertentu. Mereka melakukannya dengan cara penaklukan terhadap negara koloni dan juga membentuk pemerintahan tertentu dan membuat pengaruh pada semua bidang kehidupan daerah koloni.

1. Kemunduran Diplomasi Indonesia

Pada masa Kolonialisme diplomasi dan politik luar negeri Indonesia lebih banyak diperankan dan dimainkan oleh negara-negara penjajah di Indonesia. Oleh karena itu pada saat itu diplomasi Indonesia mengalami kemunduran karena adanya penguasaan oleh para Kolonial barat. Pada saat itu hubungan luar negeri Indonesia dipegang oleh kekuasaan Hindia Belanda. Sehingga segala macam bentuk dan sistem dalam politik luar negeri di atur oleh Hindia Belanda. Meskipun pada saat itu keadaan di mana Indonesia di jajah, namun ada beberapa tokoh Indonesia yang tetap menjalankan hubungan diplomatiknya dengan  negara lain. Salah satunya adalah Agus Salim yang merupakan diplomat untuk perwakilan hubungan diplomatik Indonesia dan Jeddah Arab, namun tetap saja Agus Salim merupakan hasil rekomendasi dari Kolonial Hindia Belanda.

Diplomasi Indonesia Era kerajaan Nusantara

Pendahuluan

            Kerajaan Nusantara terdiri dari banyak macam, baik itu kerajaan Hindu, Budha maupun kerajaan Islam. Selain itu kerajaan terbesar di nusantara antara lain yaitu kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit dan kerajaan Islam Samudera Pasai. Masing-masing kerajaan memiliki masa emas dan kejayaan masing-masing. Selain itu setiap kerajaan juga memiliki cara melakukan politik dan diplomasi yang berbeda-beda.

1. Diplomasi Era Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya berkembang sekitar abad 7 M. Kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Hyang (prasasti Kedukan Bukit). Pada awalnya Kerajaan Sriwijaya terletak di Muara Takus atau Minang Tamwan yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Baru setelah berhasil meluaskan wilayahnya ibu kota Sriwijaya pindah ke Palembang. Sriwijaya diketahui merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia yang pernah berjaya di masa lampau. Sejarah kerajaan sriwijaya adalah salah satu negara Asia Tenggara yang menguasai selat malaka, sebagai satu-satunya jalan lalu lintas pelayaran dari India ke Tiongkok dan kebalikannya, memegang peranan penting dalam sejarah Asia Tenggara. Sejarah sriwijaya menyangkut hubungan antara bangsa-bangsa Asia, terutama yang menggunakan selat Malaka sebagai jalan lalu lintas. Peranan Sriwijaya tidak dapat diabaikan dalam pengetahuan sejarah Asia Tenggara lama. Sriwijaya dalam perkembangan selanjutnya tumbuh menjadi kerajaan besar. Hal ini ditunjang beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

Politik Luar Negeri Dan Diplomasi Indonesia: Makna Bebas Aktif Dan Politik Luar Negeri Sebagai Sumber Kebijakan

Pendahuluan

            Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya sebagai negara merdeka di peta dunia. Sehari kemudian (18 Agustus 1945) Undang-Undang Dasar 1945 di sahkan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Indonesia berkewajiban “melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, maka lahirlah politik luar negeri pemerintah Republik Indonesia yang dikenal dengan “Politik Bebas Aktif.” Politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur dalam UUD 1945. Penegasan politik luar negeri Indonesia untuk pertama kali ditegaskan dalam sidang BPKNIP tanggal 2 September 1948. Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI.

1. Makna Bebas Aktif

Prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dikemukakan pertama kalo oleh Mohammad Hatta dalam keterangannya di depan badan KNIP pada 2 September 1948. Menurut Hatta, bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga. Sedangkan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa. Sementara dalam pengertian secara universal maksudnya bebas, artinya bahwa Indonesia tidak akan memihak salah satu blok kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Aktif, artinya Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya selalu aktif ikut menyelesaikan masalah-masalah internasional. Misalnya, aktif memperjuangkan dan menghapuskan penjajahan serta menciptakan perdamaian dunia. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia mempunyai hak untuk menentukan arah, sikap, dan keinginanannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, pengambilan keputusan kebijakan Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri negara lain.

LANDASAN DAN PERINSIP DIPLOMASI INDONESIA

Pendahuluan

            Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain. Diplomasi, yang sering digambarkan “The Politics of International Relations” telah bekembang terus-menerus seiring dengan sejarah sebagai suatu metode yang berhubungan dengan dunia yang keras. Di dalam dunia yang terdiri dari sistem kenegaraan yang kompetitif, negara-negara bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup, memajukan kepentingan nasional mereka dan menguasai negara lain. Persaingan terus berlangsung antar negara-negara dalam mengejar tujuannya. Tujuan-tujuan politik suatu negara harus seimbang dengan sumberdaya dan powernya. Tetapi terkadang sebuah negara kecil, dengan menjalankan diplomasi yang pandai bisa menempuh tujuan-tujuannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan diplomasi sebuah negara memerlukan adanya landasan dan perinsip berdiplomasi yang telah ditentukan oleh negaranya untuk pencapaian tujuan diplomasi itu sendiri.

1. Landasan Diplomasi Indonesia

Landasan diplomasi Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. Hal ini berarti, pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan garis-garis besar dalam dasar bagi pelaksanaan diplomasi dan juga dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Di samping petunjuk-petunjuk relevan lainnya yang tersimpul dalam pembukaan tersebut, telah menjadi salah satu tujuan pokok politik luar negeri RI hingga sekarang. Upaya mewujudkan ketertiban dan tata dunia baru itu dilakukan dengan mengembangkan politik luar negeri dan diplomasi yang didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idiilnya, serta dipandu oleh politik bebas aktif sebagai prinsip dasarnya.

DEFINISI, TUJUAN, METODE DAN INSTRUMEN DIPLOMASI

Pendahuluan

            Kata diplomasi merupakan berasal dari kata Yunani “Diploun” yang berarti melipat. Menurut tradisi Yunani kuno, ‘diploma’ merupakan sertifikat kelulusan dari suatu program studi, biasanya dilipat dua. Pada era Imperium Romawi, kata “diploma” digunakan untuk mnggambarkan dokumen resmi perjalanan, seperti paspor dan izin perjalanan di wilayah kerajaan, yang distempel pada dua lempengan logam. Diplomasi menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dan perundingan. Menurut Earnest Satow, Burke memakai kata diplomasi untuk  menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dan perundingan di tahun 1796. Kemungkinan besar itu adalah penggunaan pertama kali dalam bahasa Inggris dalam arti yang kita ketahui sekarang ini. Ia jugag mengatakan “lembaga diplomatik” pada tahun yang sama. Contoh paling awal dari penggunaan kata “jasa diplomatik”, yang menunjukkan cabang pelayanan negara yang menyediakan personil-personil misi tetap di luar negeri dijumpai dalakm Annual Registrar tahun 1787.

1. Definisi Diplomasi

Secara sederhana, diplomasi dapat didefinisikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara wakil-wakil dari negara atau sekelompok negara. Istilah ini biasanya merujuk pada diplomasi internasional, dimana hubungan internasional melalui perantasra diplomat profesional terkait isu-isu perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi dan budaya. Begitu pula perjanjian internasional yang biasanya dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum disetujui oleh politisi nasional dalam negeri.