Sistem Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

LEMBAGA LEGISLATIF

      Pengertian Lembaga Legislatif

Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Legislatif atau legislature yang dapat diterjemahkan sebagai pembuat undang-undang atau dengan istilah lain biasa disebut dengan parliament (parlemen) oleh Eropa, merupakan pembicaraan masalah kenegaraan yang menekankan unsur bicara dan merundingkan, dan legislature (legislatif) oleh Amerika, yang menjelaskan sebagai badan pembuat undang-undang. Perbedaan kedua arti ini hanya terletak pada fungsi politik masing-masing.

 Lembaga legislatif ini disimbolkan sebagai wakil dari rakyat yang berdaulat, yang secara teori rakyatlah yang berdaulat dan memiliki suatu kehendak. Sehingga keputusan-keputusan dari lembaga ini merupakan suara yang authentic, dan oleh karena itu keputusannya baik bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh rakyat. Jadi apapun nama dan sebutan yang diberikan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan hal yang sangat esensial sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat banyak. Lewat lembaga perwakilan rakyat inilah aspirasi masyarakat ditampung dan dituangkan dalam berbagai kebijakan umum.

RELASI AGAMA DENGAN POLITIK

A.    Pengertian Politik

Kata politik berasal dari bahasa latin politicus yang berarti relating to citizen (hubungan warga negara), keduanya berasal dari kata polis yang  berarti kota. Dalam bahasa arab, politik biasa diterjemahkan dengan kata siyasah, kata ini diambil kata sasa-yasuusu yang diartikan mengemudi, mengendalikan dan mengatur. Jadi kata politik diartikan mengurus, mengatur kepentingan seseorang.

Sekurang-kurangnya ada lima kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam memahami politik. Pertama, politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap.

RELASI BISNIS DENGAN POLITIK

A.        Bisnis dan Politik Pasca Orde Baru

Orde Baru mewarisi kondisi ekonomi yang buruk dari Orde Lama, hal ini dapat dilihat pada sejumlah data sebagai berikut cadangan devisa menciut sampai nol(pada 1965), inflasi meningkat sampai 650%(pada 1966); daerah pedesaan Jawa tergolong sangat miskin, menyebabkan Nathan Keyfitz menggambarkannya sebagai “sesak napas karena kekurangan tanah”. Fokus di awal pemerintahan ialah menyelamatkan perekonomian nasional. Masa Orde Baru untuk kemudian menyusun blue print pembangunan melalui pembangunan lima tahun dan Pembangunan jangka panjang (25 tahun). Kalangan teknokrat yang dipimpin Widjojo Nitisastro memberikan landasan ilmiah dan merancang bangun perekonomian nasional.

Orde Baru menggunakan konsep stabilisasi politik dan pembangunan ekonomi. Konsep tersebut berimbas langsung pada bisnis dan politik. Pembangunan ekonomi yang dikembangkan mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan stabilisasi politik berupa penguatan Negara dari segala bentuk oposisi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada Orde Baru menurut Perkins tak bisa dilepaskan dari bias delusi yang dilakukan pihak barat untuk menopang keuntungan sejumlah korporat. Pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pada konglomerasi secara kritis dimaknai sebagai ersatz kapitalisme oleh Yoshihara Kunio. Yoshihara Kunio menuturkan pola hubungan bisnis dan politik di Indonesia ialah ersatz capitalism. Secara asal kata ersatz (bahasa Jerman) berarti subtitusi atau pengganti, kata ini digunakan dalan bahasa Inggris berarti pengganti yang lebih inferior.