Hubungan Utara Selatan: Konflik Atau Kerja Sama

           Paper ini merupakan resume dari buku yang berjudul “Hubungan Utara Selatan: Konflik Atau Kerja Sama” oleh Martin Khor Kok Peng yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama.

Bab 1

PENDAHULUAN

            Pada saat ini dunia berada pada persimpangan jalan.Tata dunia baru telah runtuh, sementara yang baru belum muncul.Beberapa orang meyakini bahwa dunia yang akan datang akan menyajikan berbagai kemungkinan yang luar biasa.”Sepuluh tahun yang akan datang membawa janji pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya didunia ini (The economist, 13-19 Juli 1991)”. Semenjak Perang Dingin berakhir dunia dapat bernafas lebih lega, demokrasi mulai mekar, dan derap kekuatan-kekuatan pasar akan membawa kemakmuran bagi semua orang. Namun sebagian orang juga meyakini dunia baru yang akan muncul merupakan alasan untuk merasa semakin tertekan.

Dunia pada akhir abad kedua puluh merupakan dunia yang sungguh rentan dan mudah pecah.Ketikakonfrontasi Timur-Barat mereda, berbagai perbedaan Utara-Selatan dalam pendapatan, kekuatan dan kepentingan, kini lebih mengemuka. Bentuk hubungan internasional pada masa yang akan datang akan ditentukan oleh cara bagaimana isu Utara-Selatan ditangani. Demikian, berlaku juga bahwa masa depan Selatan akan ditentukan oleh bentuk hubungan-hubungan internasional .dalam konteks inilah kita harus memahami dan menginterpretasikan keadaan kerja sama internasional.

BAB 2

DARI PEMERINTAHAN KOLONIAL KE KONTROL MULTILATERAL PASCA-KOLONIAL

Dalam periode kolonial, banyak negara Utara melakukan invasi dan kolonisasi wilayah yang kini menjadi negara-negara Selatan, dengan tujuan untuk mencari akses langsung terhadap sumber-sumber alam yang ada di kawasan itu. Dengan kata lain, untuk mendapatkan bahan-bahan baku guna memasok mesin industri Utara, dan untuk membuka berbagai pasar baru bagi perusahaan-perusahaan yang berasal dari Utara. Atas nama pasar bebas, diplomasi kapal meriam menundukkan Selatan di bawah pendudukan kolonial secara langsung.sebagai contoh, invasi Barat atas Cina mulai ketika pemerintahan di Cina menolak candu yang diimpor dari Inggris, dengan alasan pemeliharaan kesehatan dan pelestarian budaya. Warga koloni kehilangan kedaulatan dan pemerintahannya sendiri; sementara ekonomi mereka dibentuk sedemikian rupa,sehingga hanya melayani dan menguntungkan kepentingan tuan-tuan kolonial. Demikianlah tata dunia modern ini berkembang selama dua abad yang telah silam.

Kolonialisme langsung itu terlalu transparan, dan terlalu jelas tidak adil, dan tidak dapat berlangsung terus. Di bawah pengaruh perjuangan kemerdekaan, kebanyakan daerah koloni itu mendapat kemerdekaan mereka dalam masa dua atau tiga dekade setelah Perang Dunia II. Kendati demikian, segera menjadi jelas bahwa walaupun mereka mendapatkan kemerdekaan politik, negara-negara Dunia Ketiga masih terperangkap dalam tata ekonomi dunia yang lebih luas dan yang tidak adil. Tata ekonomi yang tidak adil itu tidak hanya tak berubah, melainkan justru semakin mengintensifkan sifat eksploitatifnya yang sudah mulai sejak periode kolonial dulu. Dengan demikian Selatan terus menjadi korban dari sistem dunia yang di tandai oleh monopoli-monopsoni: menjual murah kepada—dan membeli lebih mahal dari—perusahaan-perusahaan Utara. Perdagangan yang tidak adil itu menjadi semakin timpang lagi karena kecenderungan historis yang masih terus berlangsung, di mana perdagangan Selatan semakin memburuk selama setengah abad setelah Perang Dunia II.

 Selama masa kolonialisme, perangkat keamanan politik pemerintahan penjajah secara langsung terus mempertahankan wilayah-wilayah koloni di tempat mereka, sementara para tuan kolonial itu saling bersaing di antara sesama mereka. Pertentangan mereka memuncak pada Depresi Besar pada tahun 1930-an, dan dalam Perang Dunia II. Sementara perusahaan-perusahan besar yang dibesarkan melalui kolonialisme terus melakukan ekspansi menjadi perusahaan-perusahaan raksasaa multinasional yang merambah banyak sektor di dalam era pasca-kolonial, berbagai institusi multilateral itu melakukan fungsi penjagaan terhadap tata internasional yang amat luas dan bersifat makro, guna melangsungkan status quo.

 Pada matra politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi sebuah forum bagi negara-negara kebangsaan untuk menyuarakan berbagai kepentingan dan keprihatinan mereka. Kendati demikian, struktur kekuasaan Dewan Keamanan di bebani oleh hak veto yang dimiliki oleh lima negara raksasa;dan hal itu amat membatasi potensi demokratis yang melekat pada PBB, dan membuatnya  menjadi mudah dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan yang besar. Pada matra ekonomi, dibentuk tiga institusi untuk menangani persoalan peralihan dari era kolonial ke era pasca-kolonial. Ketiga institusi tersebut adalah Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF) dan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffsand Trade, GATT). Bank Dunia menjadi mekanisme utama untuk menempa model-model pembangunan pasca–kemerdekaan bagi negara-negara Selatan. Bank Dunia melakukan hal itu melalui pinjaman yang terikat dengan berbagai kebijakan yang mendorong semakin terintegrasikannya negara-negar Selatan dengan pasar dunia. Peran utama IMF adalah mengatur neraca pembayaran luar negeri berbagai negar, dengan menyediakan pinjaman, dengan memaksakan disiplin finansial tertentu terhadap negara-negara yang menghadapi masalah neraca pembayaran.

 Pada tahun-tahun terakhir ini, Bank Dunia dan IMF bekerja erat dalam negoisasi dengan pemerintah-pemerintah Dunia Ketiga yang menghadapi masalah pembayaran utang luar negeri. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan penjadwalan ulang pembayaran utang luar negeri maupun dengan pemberian pinjaman baru. Sejalan dengan itu peran GATT dimaksudkan untuk memajukan dan mengatur liberalisasi perdagangan dunia, yang telah memudahkan ekspansi berbagai sektor di dalam unit ekonomi nasional, dan dengan demikian menjamin mengalirnya bahan baku dari Selatan ke Utara, seta mengalirnya barang-barang manufaktur dari Utara ke Selatan, maupun perluasan perdagangan di antara negara-negara Utara sendiri.

Secara kolektif Dunia Ketiga berusaha agar Utara mengakui dan menerima pentingnya upaya untuk membuat sistem ekonomi dunia menjadi lebih adil dengan memanfaatkan berbagai Organisasi Internasionalnya seperti Gerakan Non Blok dan Kelompok 77 guna untuk mengajukan tuntutan terhadap keuntungan yang lebih besar dari keuangan dan perdagangan dunia. Dunia Ketiga berhasil dalam perjuangan agar PBB pada tahun 1974 menerima dan memberlakukan deklarasi tata ekonomi Internasional baru (New International Economic Order, NIEO). Adapun prinsip dasar dari NIEO adalah kesamaan kedaulatan, hak setiap negara untuk untuk memilih sistem sosial dan sistem ekonominya sendiri, pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan transnasional dan perlakuan berdasarkan pilihan tertentu yang tidak begitu saja bersifat timbal balik serta member kemudahan terhadap peran berbagai asosiasi produsen.

           

BAB 3

Krisis Ekologi dan Urgensi Kerjasama Pembangunan

            Sejak Perang Dunia II proses “Pembangunan” telah membuka bidang yang luas di Dunia Ketiga dengan menyempurnakan proses yang dimulai yaitu kolonialisme. Pendapatan ekspor dipakai untuk pembayaran impor barang konsumen dari negara asing serta berbagai masukan mesin dan teknologi asing. Pemasokan yang terus-menerus terhadap bahan baku murah mempermudah pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Utara. Pada saat Utara menikmati pendapatan yang lebih tinggi dari Selatan maka terjadilah kesenjangan kemakmuran antara Utara dan Selatan makin luas. Ekploitasi bahan mentah dan tanaman perdagangan telah menyebabkan penipisan dan sumber daya alam termasuk energi, mineral, dan sumber daya hayati.

            Impor teknologi Utara yang tidak tepat guna telah menghancurkan sistem produksi asli di Selatan yang lebih sesuai dengan menopang daya dukung ekologi, dan tidak menghancurkan sumber daya alam. Misalnya, penangkapan ikan dengan pukat modern diperkenalkan ke Dunia Ketiga melalui program bantuan bilateral dan multilateral. Dalam bidang pertanian, bahan kimia yang dikembangkan di Utara dialihkan ke Selatan melalui Revolusi Hijau yang semakin hari semakin dilihat kegagalannya sebagai ancaman terhadap ekologi. Sistem pertanian tradisional merupakan sistem pertanian yang lebih unggul dilihat dari segi ekologi dan sistem ekonomi jangka panjang. Perubahan sistem tradisional ke modern dipandang sebagai kekeliruan. Model pembanguna setelah Pernag Dunia mengancam hutan sebagai sumber ekonomi yang harus dimanfaatkan atau dikembangkan.

            Selain itu pembuatan bendungan besar di Dunia Ketiga menjadi pemikiran yang tak terbantah bahwa hal itu sepenuhnya menguntungkan karena mampu menyediakan listrik dan pemasokan air bagi kawasan yang luas. Akibat dari pembuatan bendungan antara lain adalah rusaknya kawasan hutan yang sangat luas, umur bendungan yang tidak terbatas, meluasnya penyakit yang menular melalui air dan dislokasi perumahan. Dan yang mendapat manfaat dari bendungan adalah industri-industri besar yang memanfaatkan banyak listrik dan perusahaan konstruksi bendungan.

Tidak dapat disangkal bahwa berbagai badan kerja sama internasional seperti badan-badan PBB atau berbagai institusi multilateral lain seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan GATT atau badan bantuan bilateral, atau badan-badan swasta yang memberi hibah, termasuk berbagai institusi riset yang telah memainkan peran besar dalam membiayai dan memberi berbagai kemudahan bagi transisi dari kolonialisme langsung ke tata ekonomi pasca kolonial yang dominan di Dunia Ketiga.  Dengan latar belakang krisis ekologi itu, paradigma yang dominan dari pertumbuhan dan modernisasi ekonomi, kini ditantang oleh paradigma yang mulai muncul, yaitu paradigma ekologi dan pembangunan berkelanjutan.

Organisasi pangan dan pertanian (FAO) juga telah dikritik karena perannya dalam mempromosikan sistem pertanian yang amat tergantung pada bahan-bahan kimia, penangkapan ikan dengan perahu pukat, penebangan hutan-hutan tropis, dan berbagai kegiatan yang menggantikan sistem asli yang berkelanjutan dengan berbagai teknologi yang tidak mendukung lingkungan hidup. Bank Dunia juga dikritik karena telah mendorong negara-negara Dunia Ketiga untuk memperbesar produksi tanaman perdagangan dengan memperluas areal bagi tanaman ekspor, maupun untuk memperbesar produksi mineral, dengan memanfaatkan proyeksi yang menunjukkan terus semakin meningkatnya permintaan dunia akan berbagai komoditas, yang ternyata terbukti terlalu tinggi.

BAB 4

Krisis Ekonomi 1980-An Dan Berakhirnya Kerjasama Utara-Selatan

Tahun 1970-an terjadi lonjakan harga minyak yang dramatis, dan harapan akan terobosan kerjasama Utara-Selatan terwujud dalam deklarasi PBB, NIEO (New Internasional Economic Order/ Tata Ekonomi Internasional Baru). Tahun 1980-an terjadi pembalikan nasib baik selatan dengan amat tajam. Banyak negara Dunia Ketiga jatuh dalam utang luar negeri yang tidak dapat mereka bayar. Bank-bank komersial merebak karena surplus dana yang sebagian berasal dari ledakan harga minyak. Bank-bank itu menyajikan pinjaman yang besar kepada Dunia Ketiga, yang diapakai untuk membiayai birokrasi negara yang amat besar, maupu perusahaan-perusahaan, serta begitu banyak proyek ekonomi yang dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan yang sering kali disertai pembayaran balik. Kesulitan pembayaran utang luar negeri di Dunia Ketiga semakin pelik lagi karena rendahnya harga-harga komoditas, tingginya suku bunga, dan fluktuasi mata uang negara-negara utara.Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional yang mengkoordinasikan kebijakan bank-bank komersial, campur tangan ketika negara-negara Dunia Ketiga berada diambang kegagalan, dan menyajikan tawaran untuk melakukan penjadwalan ulang.Hal itu dilakukan dengan syarat bahwa negara-negara Dunia Ketiga tersebut mau melakukan penyesuaian struktural.

Ketika utara tidak menaruh minatnya lagi dan selatan kehilangan pengaruhnya, pengaruh UNCTAD pun secara bertahap terkikis. Sebelumnya UNCTAD menjadi forum utama di dalam PBB bagi dialog Utara-Selatan, forum kerjasama yang potensional yang meliputi cakupan isu ekonomi yang luas. Tetapi, ketika minat dan kepentingan utara sehubungan dengan kerjsama itu meredup, berbagai kajian, deklarasi, dan negosiasi UNCTAD semakin kehilangan bobotnya. Kini pada tahun 1990-an, kekuasaan untuk menentukan jalannya berbagai peristiwa ekonomi dunia bahkan  menjadi semakin terkonsentrasi di utara, dan dilamnya secara lebih khusus lagi terkonsentrasikan pada tujuh kekuatan besar. Selatan sendiri menjadi negara-negara industri baru dan negara-negara yang terlilit utang akan selalu tertekan.

Dekade 1980-an dipandang sebagai dekade kembali berjanya berbagai perusahaan transnasional. Pada tahun 1960-an dan 1970-an perusahaan-perusahaan transnasional berada pada posisi defensif. Banyak pemerintah Dunia Ketiga melakukan nasionalisasi, membatasi kebebasan dan kekuasaan perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan asing mendapatkan citra buruk dan dipandang sebagai instrumen kekuasaan penjajahan dunia, serta sebagai kekuatan di balik campur tangan politik utara di negara-negara selatan. Telaah singkat mengenai peristiwa-peristiwa ekonomi ini menunjukkan kemunduran dalam kerja sama ekonomi internasional.

BAB 5

Tata Dunia Baru: Kembali Ke Kolonialisme Langsung?

Karena tak ada lagi persaingan Timur-Barat, Utara kini juga kurang bersedia untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan Selatan dalam perundingan-perundingan ekonomi. Eropa Timur dan USSR juga telah mengurangi bantuan dan hubungan perdagangan yang istimewa dengan beberapa negaraSelatan.

Blok soviet kini menjadi ancaman dalam persaingan terhadap Selatan karena blok itu menarik perhatian ekonomi dan politik dari utara kearah dirinya. Amerika Serikat dan Eropa Barat siuk menaruh keprihatinannya terhadap Eropa Timur bukan ke Selatan.Hal ini memperlemah posisi tawar menawar yang dimiliki Selatan berhadapan dengan Utara dan prusahaan transnasional. Di bidang politik, penarikan Uni Soviet dari persaingan politik pada skala global membuka jalan bagi Utara khusunya Amerika Serikat untuk semakin berani menggunakan sarana politik dan militer agar Selatan bertekuk lutut.

Negara adidaya dapat memperkosa hokum internasional dan tidak memperdulikan atau dapat memveto berbagai keputusan dan resolusi PBB atau institusi terkait.Standar ganda dalam praktek hubungan internasional mencolok tampil pada Perang Teluk. Perang ini sebenarnya bukanlah aneksasi Kuwait melainkan tanggapan yang dilancarkan dan disetir oleh Amerika Serikat.dapat disimpulkan bahwa perang melawan Irak dikobarkan untuk menjaga dan memperkokoh berbagai kepentingan Barat di Asia Barat, untuk melindungi sekutu Israel mereka dan untuk membela sumber pemasokan minyak maupun cara hidup mereka. PBB dalam hal ini dimanfaatkan untuk mensahkan perang tersebut dan untuk menolak gencatan senjata dan perundingan ketika perang itu sebenarnya hampir berakhir.

            Munculnya system politik unipolar memiliki beberapa implikasi yang gawat bagi kerjasama internasional. Blok Uni Soviet telah mengalami disintegrasi. Sementara itu, dengan dipimpin oleh Amerika, Utara yang merasa jaya itu telah menunjukkan kemampuan dan kehendak untuk membela berbagai kepentingannya melawan ancaman yang mereka perkirakan akan ditimbulkan oleh negara Dunia Ketiga. Hal itu dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana yang paling biadab, bahkan dengan mengorbankan beribu-ribu penduduk Dunia Ketiga, guna menekan korban militer Utara sekecil mungkin.

BAB 6

Putaran Uruguay: Komponen Ekonomi tata Dunia Baru

            Pihak Utara berupaya untuk menggerogoti “prinsip pembangunan” yang sekarang dinyatakan pada peraturan GATT, yang memberikan konsesi kepada negara-negara Dunia Ketiga, atas dasar pemikiran bahwa konsesi itu diperlukan apabila negara-negara tersebut diharapkan dapat berkembang dari keterbelakangan mereka. Utara kini sedang berupaya untuk membawa sektor jasa ke dalam kerangka GATT atau regulasi gaya GATT. Utara megusulkan agar sektor jasa dibebaskan, sedemikian rupa sehingga negara-negara anggota GATT harus membiarkan perusahaan-perusahaan jasa asing (dalam sektor-sektor seperti perbankan, asuransi, keuangan, jasa professional, media dan budaya) untuk mendirikan basis di negara mereka.

Dalam bidang perundingan Putaran Uruguay lain yang menyangkut hak milik intelektual yang terkait dengan perdagangan (trade-related intellectual property rights, TRIPs), Utara justru akan melawan prinsip liberalisasi dan “perdagangan bebas” dengan cara mengusulkan agar negara-negara Dunia Ketiga memperkenalkan atau memberlakukan undang-undang paten yang ketat dan peraturan lain yang terkait, yang akan memberikan perlindungan yang ampuh terhadap berbagai perusahaan atau orang-orang dari Utara, yang memiliki 99% dari hak paten yang ada di dunia sekarang ini. 

            Proteksionisme adalah perlindungan terhadap keuntungan para penemu yang mengekang penyebaran teknologi atau pengetahuan, dan dengan demikian menghalangi perkembangan teknologi di Selatan.Dengan jelas bahwa proteksionisme bertentangan dengan liberalisasi yang didukung oleh Utara di dalam negosiasi mengenai TRIMs dan jasa.Di dalam negoisasi TRIPs, Dunia Ketiga mengemukakan argumentasi mereka bahwa negara-negara memiliki hak untuk menentukan bidang-bidang yang dapat dikenai paten, beserta jangka waktu dan persyaratan bagi perlindungan paten. Regim hak milik intelektual harus mengimbangi hak-hak yang diberikan kepada para pemiliknya dengan kewajiban yang harus mereka pikul. Negosiasi Utara-Selatan di dalam Putaran Uruguay akan memiliki implikasi yang luar biasa besar bagi keadaan kerjasama internasional untuk dekade-dekade yang akan datang. Apabila usul Utara saat ini berhasil mereka desakkan, Selatan akan terjerat masuk perangkap, dimana ia akan memiliki ruang yang semakin sempit untuk mengontrol atau menyetir ekonomi nasional.

BAB 7

KRISIS LINGKUNGAN HIDUP: KESEMPATAN UNTUK MEMPERBARUI KERJA SAMA INTERNASIONAL

Meskipun dalam bidang ekonomi, Utara-Selatan telah menghasilkan berbagai kerjasama untuk mengejar kepentingan mereka, bidang lain yang sedang berkembang pesat yaitu krisis lingkungan hidup, dimana terdapat kesempatan besar untuk membawa kerja sama internasional kembali ke dalam agenda global. Persoalan yang gawat sehubungan dengan penipisan berbagai sumber daya, polusi dan pencemaran, racun dan kesehatan lingkungan serta perubahan iklim yang semuanya itu menuntut suatu penanganan yang mendesak yang tidak hanya harus dicapai pada tingkat nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pemecahan masalah itu tidak dapat hanya dicapai dengan sarana teknologi, tetapi terutama melibatkan perubahan mendasar di bidang ekonomi, model-model pembangunan, gaya hidup, distribusi sumber daya dan pendapatan maupun hubungan politik internasional. Oleh karena itu, krisis lingkungan hidup tersebut merupakan kesempatan juga untuk memusatkan pikiran dan kehendak para pemimpin politik, maupun semua orang, beserta organisasi mereka pada berbagai strategi kerja sama dan mekanisme yang luas, yang akan saling menguntungkan, sekaligus mampu menjaga kelangsungan hidup di planet bumi ini.

Karena akar krisis ekologi itu terdapat dalam sistem sosial dan ekonomi, di dalam metode-metode dan skalaa produksi maupun di dalam distribusi, komposisi dan gaya konsumsi, secara intelektual jelas bahwa diperlukan suatu perubahan drastis pada sistem sosial dan ekonomi tersebut, guna menahan dan mengatasi krisi tersebut. Dunia Ketiga masih memiliki bagian yang cukup besar dari sumber-sumber alam dunia. Sumber-sumber itu mengalami penipisan ketika digali dan diubah menjadi bahan baku dan komoditas yang terutama dimaksudkan untuk diekspor ke Utara, guna mendukung produksi dan konsumsinya. Sebagai pihak yang telah menderita karena efek sosial dari penyesuaian struktural finansial, Selatan kini dapat dipaksa untuk menanggung beban terberat dari penyesuaian ekonomi baru yang didiktekan oleh kepentingan lingkungan hidup global.Sejumlah negara Dunia Ketiga menolak kemungkinan ini di dalam UNCED.

Pada bulan Juni 1991, Konferensi Tingkat Menteri mengenai Lingkungan dan Pembangunan diselenggarakan oleh 41 negara sedang berkembang di Peking. Deklarasi konferensi itu menekankan bahwa ketimpangan di dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional saat ini telah menggerogoti kemampuan negara-negara sedang berkembang untuk secara efektif ambil bagian dalam upaya lingkungan global; dan bahwa oleh karena itu wajiblah untuk membangun tata ekonomi internasional yang baru dan adil, yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan di negara-negara sedang berkembang, “dan dengan begitu menciptakan kondisi mutlak diperlukan bagi kerja sama global untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Pernyataan itu cukup jelas mengungkapkan pandangan pemerintahan negara-negara Selatan mengenai berbagai prinsip yang mestinya dijadikan dasar perundingan internasional mengenai lingkungan hidup, dengan mengaitkan isu-isu ekonomi dan lingkungan, di samping juga mengaitkan persoalan mengenai penyesuaian yang dituntut bagi hubungan-hubungan Utara-Selatan dengan berbagai kebutuhan ekonomi Dunia Ketiga.

Namun, saat ini kesempatan bagi persetujuan semacam itu jutru tidak tampak cerah. Justru amat mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang berbagai pemerintahan masih harus melakukan tawar-menawar sementara lingkungan global akan terus semakin turun mutunya dan rusak.

BAB 8

KESIMPULAN

Dalam perspektif dunia ketiga, keadaan kerjasama internasional saat ini jelas tidak cerah. Kekuatan-kekuatan utara telah berusaha dan berhasil mengelola transisi dari dunia kolonial ke dunia pasca-kolonial, dengan cara-cara yang sesungguhnya semakin mengetatkan control mereka  terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di dunia, sementara mereka juga menyebarkan model pembangunan, budaya dan gaya hidup barat ke negara-negara yang baru merdeka. Muncul dan tenggelamnya konsep tata ekonomi internasional baru sekali lagi menegaskan bahwa kekuasaanlah yang menentukan bentuk dan perkembangan suatu tata keteraturan, termasuk tata keteraturan internasional itu. Suatu tata ekonomi internasional harus secara agak luas mengacu pada aturan main yang mengatur kerjasama ekonomi dari negara-negara berdaulat dalam berbagai lingkup, di samping mengacu pada aturan main yang didukung oleh distribusi kekuasaan yang ada.

Model-model pembangunan yang di ekspor dan dilaksanakan di dunia ketiga ini semakin baanyak dikaji secara saksama. Berbagai institusi yang pada pokoknya dimaksudkan bagi kerjasama internasional juga secara kritis di evaluasi dan dinilai ulang sehubungan dengan perannya dalam menyebarkan model-model pembangunan tersebut.

Pertama, model-model ekonomi telah gagal. Kemiskinan meningkat, dan pendapatan per kapita anjlok, sementara penderitaan di sebagian besar negara-negara selatan malah meningkat.Kedua, model ejkonomi utara dengan variannya di ekspor ke selatan melalui pembangunan, telah memunculkan krisis ini tercipta dalam periode pasca Perang Dunia II, ketika banyak didirikan berbagai badan multilateral yang terkait dengan pembangunan. Dari perspektif ekologi, kita dapat melihat ke belakang bahwa sistem-sistem pertanian modern yang amat tergantung pada bahan-bahan kimia yang didesakkan kepada dunia ketiga pada dasarnya memiliki kelemahan yang amat merugikan, sehingga keruskan hutan dan sumber-sumber disediakan oleh agen-agen memiliki berbagai dampak ekologi dan ekonomi jangka panjang amat negatif.

Sehubungan dengan berbagai kesulitan yang menghadang selatan sekarang ini, kita tidak dapat teruys menerus mempermasalahkan kolonialisme, ketimpangan pasca kolonial dalam sistem dunia, atau utara beserta agen-agen multilateral. Kaum elit dunia ketiga juga ikut member andilnya dalam persoalan itu dengan mengimplementasikan model-model yang timpang dan merusak lingkungan, atau dengan menyalurkan simpanan dan investasi mereka ke luar negeri, melalui pelarian modal.

Penurunan tingkat konsumsi utara dapat diikuti dengan peningkatan pendapatan di selatan, yang kini haris disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mayoritas penduduk atau produk mewah. Dalam situasi seperti itu, terdapat peran positif yang dapat dimainkan oleh kerjasama internasional, yaitu untuk mempromosikan transisi kea rah tata internasional yang lebih adil dan seimbang, dimana utara ikut menanggung beban atas penyesuaian structural di dalam kawasan utara sendiri, maupun bagi munculnya kemitraan yang sungguh murni dengan delatan.

Dunia semacam itu akan merupakan dunia yang lebih membahagiakan daripada yang sekarang ini kita miliki, suatu dunia dimana upaya pencarian hal-hal bersifat material member jalan dan kemungkinan juga terhadap pengembangan hubungan-hubungan manusiawi. Suatu dunia dimana kepentingan diri tidak disamakan dengan pengumpulan barang0barang bagi diri sendiri dalam persaingannya dengan orang lain, melainkan sebagai pemenuhan diri terus menerus melalui hubungan-hubungan yang harmonis dengan sesame dan dengan alam.

Komentar Terhadap Buku :

Secara umum buku ini menceritakan mengenai adanya konflik antara utara dan selatan terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Dijelaskan bahwa konflik ini disebabkan terjadinya ketimpangan antara Negara-negara di utara dan Negara-negara di selatan. Ketimpangan ini timbul karena adanya perbedaan kekuatan dan juga kemampuan masing-masing Negara dalam mengelola kekayaannya dan juga akibat kuatnya Negara-negara utara sehingga dapat dengan mudah mengatur Negara-negara selatan yang cenderung miskin dan juga merupakan Negara dunia ketiga.

Selain itu kuatnya penguasaan utara menyebabkan selatan menjadi Negara yang dijajah, terutama ketika terjadinya perang dunia. Meskipun begitu, dengan berakhirnya perang dunia dua tidak lantas membuat Negara dunia ketiga menjadi merdeka dan mandiri, mereka bahkan semakin dijajah dengan bentuk kolonialisasi baru yaitu berupa perdagangan bebas, dan juga peraturan yang merugikan Negara mereka dalam berbagai organisasi seperti world bank, GATT, dan sebagainya. Selain itu, ditambah dengan isu baru yaitu isu lingkungan hidup membuat Negara-negara selatan terbatas dan dibatasi oleh berbagai aturan-aturan dalam mengelola kekayaan alamnya, hal ini disebabkan agar dunia tetap terjaga keseimbangannya. Hal ini merupakan berbagai bentuk isu yang dibuat oleh Negara utara untuk mengkolonisasi kembali Negara-negara selatan.

Buku ini merupakan buku yang baik untuk digunakan bagi mahasiswa yang belajar mengenai masalah ini khususnya hubungan internasional, disini secara lengkap dijelaskan bagaimana awal terjadi ketidakseimbangan dan ketimpangan antara utara dan selatan sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik ekonomi dan politik dan juga di dalam buku ini penulis menjelaskan masing-masing perkembangan hubungan antara utara dan selatan secara spesifik. Yang menjadi kekurangan dalam buku ini adalah mengenai bahasa terjemahannya yang masih agak sulit dipahami dan juga buku ini merupakan buku terbitan lama, karena yang dibutuhkan pembaca adalah buku yang relevan dengan informasi yang serba baru sesuai dengan waktunya pada saat ini.